Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI II DPR akan segera memanggil pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah kembali memulai masa sidang, pekan depan. Pemanggilan akan dilakukan untuk mendengar penjelasan KPU terkait ditetapkannya Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka oleh KPK.
"Tentu kami pas masuk masa sidang akan rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU terkait dengan isu-isu terkini apa yang dialami KPU," ujar Wakil Komisi II Saan Mustofa ketika dihubungi, Jumat (10/1).
Saan mengatakan, penetapan Wahyu Setiawan sebagai tersangka secara otomatis akan berdampak pada KPU secara keseluruhan. Isu tersebut akan mendelegitimasi keberadaan KPU.
"Kita tentu harus meminta keterangan dari KPU dan memulihkan legitimasi KPU," kata dia.
Baca juga: Siap, Mainkan! Jadi Kode Suap Komisioner KPU
Dikatakan Saan, kepercayaan publik pasti akan berkurang akibat kasus tersebut. Hal itu akan membuat penilaian masyarakat akan penyelenggara pemilu yang berintegritas dan kredibel menjadi luntur.
"Itu jadi salah satu tanggung jawab KPU, dengan kejadian ini mengurangi legitimasi mereka di hadapan publik. Karena itu perlu bagi komisi 2 untuk adakan rapat dengan KPU terkait persoalan ini," tutur Saan.
Ia berharap kasus yang menimpa KPU tidak akan berdampak pada persiapan Pilkada 2020. Khususnya pada kepercayaan publik terkait Pilkada yang jujur dan bersih.
Seperti diketahui, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Rabu (8/1). Wahyu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024.(OL-5)
Desa Antikorupsi bukan sebuah perlombaan. Konsep tersebut merupakan upaya mencegah terjadinya korupsi dengan melibatkan aparatur desa dan masyarakat
Lakukan pengembangan, KPK tetapkan 2 tersangka baru kasus pengadaan LNG di PT Pertamina
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
Mantan Penyidik KPK, Novel Baswedan, menegaskan OTT merupakan strategi yang sangat penting dalam mengungkap kasus-kasus besar korupsi.
Mantan Penyelidik KPK, Harun Al Rasyid mengatakan OTT bukan sekadar hiburan, melainkan teknik penyelidikan yang menakutkan dan memprihatinkan bagi pejabat nakal.
KPK yakin Gazalba Saleh tidak akan kabur usai dinyatakan bebas
Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang telah dijalankan Perpusnas, sangat membantu masyarakat di daerah terutama selama pandemi covid-19.
Rumah sakit pemerintah bisa lebih dulu menerapkan KRIS.
Kunjungan kerja untuk mengecek persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ibas dan Gobel kompak memukul kenong sebagai tanda dibukanya kegiatan Bazar UMKM & Pasar Murah
Pertamina tercatat sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk Fortune Global 500 dan peringkatnya pun melonjak pesat dari 223 pada 2022 menjadi 141 pada 2023.
Edukasi harus dilakukan untuk menghindari panic buying terutama pada saat peak season. Seperti juga kali ini, kelangkaan gas melon pun terjadi setelah Iduladha beberapa waktu lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved