Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
"Bamus ini forumnya paripurna di dalam rapat paripurna. Nanti itu istilahnya kuorum atau tidak kuorum, terjadi di paripurna. Jangan dibuat kayak parlemen jalanan,"
KETUA DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dituding tabrak tata tertib (tatib) yang dibuat dan disahkannya melalui ketuk palunya sendiri.
Prasetyo Edi Marsudi menepis telah melanggar aturan tata tertib saat memimpin rapat Badan Musyawarah (Bamus).
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, memutuskan menyetujui pengajuan rapat paripurna untuk memutuskan hak interpelasi Formula E.
Dia tidak ingin ajang Formula E justru merusak usaha penanggulangan Covid-19 yang sudah membaik saat ini.
"Harus ada sinergi dari masing-masing kepala daerah. Supaya aturan di lapangan jelas dan petugas juga harus tegas. Tidak ada pengecualian," ujarnya.
Perpres tersebut diterbitkan karena bencana pandemi covid-19 secara nasional yang tentunya berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah
"Kenapa harus meminta-minta. Saya ingat betul telah menyetujui anggaran BTT untuk penanganan Covid-19 ini Rp5 triliun lebih di tahun 2020," kata Prasetyo.
SUDAH berkali-kali usulan status pahlawan untuk disandangkan pada Bang Ali kandas hanya karena persyaratan administrasi. Tahun ini DPRD DKI berharap masalah tersebut beres.
"Karena seharusnya ini bisa dicegah. Kerja-kerja Satgas Covid-19 di DKI Jakarta kemana kalau bisa sampai terjadi kerumunan seperti itu," ujarnya.
Menurut Edi, kedatangannya adalah untuk memberikan dukungan terhadap Juliari yang disebutnya sebagai teman lama. Keduanya diketahui sama-sama merupakan kader PDIP.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang menyarankan pemerintah menutup sejumlah SPBU di kawasan rest area selama periode larangan mudik 6-17 Mei.
Prasetio menyayangkan adanya rencana Pemprov DKI yang hendak memperpanjang kontrak dengan Aetra.
Prasetio mengatakan hal tersebut akan membuat pemudik berpikir ulang untuk melakukan perjalanan antardaerah.
Ia mengakui kebijakan menutup SPBU sedikit ekstrem, tapi perlu dipertimbangkan mwngingat angka covid-19 setelah masa liburan pasti naik
Adapun Wakil Gubernur Riza Patria mengaku tidak mengetahui soal pembelian lahan seluas 70 hektare oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Vaksinasi covid-19 bagi pasangan anggota dewan ini merupakan permintaan dari Ketua DPRD DKI Jakarta.
Ketidakjelasan pendanaan hingga adanya refocusing anggaran untuk covid-19 menjadi penyebab. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh.
Teguh tidak membenarkan alasan DPRD DKI yaitu hanya sekadar mengikuti apa yang dilakukan DPR RI yang menjalani vaksinasi bersama anggota keluarga.
Jadi keluarga anggota DPRD DKI berhak mendapat vaksinasi saat ini kalau masuk target.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved