Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, tampak duduk di barisan pengunjung ruang sidang Hatta Ali Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Edi hadir dalam agenda sidang pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial sembako Covid-19 di Kementerian Sosial yang menyeret Juliari Peter Batubara sebagai terdakwa.
Menurut Edi, kedatangannya adalah untuk memberikan dukungan terhadap Juliari yang disebutnya sebagai teman lama. Keduanya diketahui sama-sama merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Pertama, Pak Juliari Batubara teman saya dari masa saya sebagai pembalap sampai hari ini. Saya juga memberi support mental beliau supaya kuat aja, sebagai pertemanan," aku Edi di luar ruang sidang, Rabu (28/4).
"Sebagai teman lama lah, satu partai di PDI Perjuangan," sambungnya.
di tidak berbicara banyak mengenai kedatangannya di ruang sidang. Ia hanya berharap persidangan yang diketuai oleh hakim Muhammad Damis dapat berjalan dengan objektif.
Persidangan Juliari mulai memasuki agenda pemeriksaan para saksi. Setidaknya, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan lima orang saksi, yang seluruhnya merupakan anggota tim teknis pengadaan bansos. Kelimanya adalah Rosehan Ansyari, Robin Syahputra, Firmansyah, Iskandar Zulkarnaen, dan Rizki Maulana.
Dalam sidang sebelumnya yang digelar Rabu (21/4) lalu, Juliari didakwa menerima suap sebanyak Rp32,482 miliar yang dikumpulkan oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek tersebut, Adi Wahyono.
Suap juga diberikan ke Juliari melalui PPK lainnya, yaitu Matheus Joko Santoso. Dalam surat dakwaannya, Juliari disebut memerintahkan Adi dan Joko mengumpulkan uang fee sebesar Rp10 ribu per paket dari perusahaan penyedia untuk kepentingannya. (Tri/OL-09)
PAKAR hukum pidana mengecam putusan majelis hakim terhadap Gregorius Ronald Tannur yang mendapatkan vonis bebas dalam kasus kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.
Yosep Hidayah, terdakwa kasus pembunuhan istri dan anaknya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, menghadapi sidang vonis di PN Subang.
Sebanyak 18 orang yang terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan komoditas timah di PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022 telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan
Juru parkir di Yogyakarta ditangkap kepolisian akibat melakukan pungutan liar (pungli). Ia menarik baya parkir lima kali lipat dari ketentuan membuatnya bakal diseret ke pengadilan.
Presiden Joe Biden mengkritik keputusan Hakim Distrik AS Aileen Cannon yang membatalkan kasus dokumen rahasia terhadap Donald Trump.
Donald Trump meminta Hakim Juan Merchan membatalkan putusan bersalahnya dalam kasus uang diam New York setelah putusan Mahkamah Agung tentang imunitas presiden bulan lalu.
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved