Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Kendati demikian, Tjahjo belum bisa mengurai lebih jauh karena baru sebatas usulan. Apalagi, penerapan GBHN perlu mengubah Undang-Undang Dasar.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pun akan segera mengajukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ke pemda setempat yang nanti disetujui kedua pihak.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendukung langkah Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha, apabila maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2020.
Pertemuan yang memakan waktu sekitar 20 menit tersebut, Pasha mengaku hanya membahas soal perkembangan pemerintahan Palu.
Pamong praja memiliki masa kerja minimal dua tahun yang ditugaskan khusus melaksanakan Nawa Cita.
Jika memang Jokowi menunjuk kembali dirinya sebagai menteri, Tjahjo mengaku siap.
Mendagri foto bareng dengan Mbah Moen di acara ulang tahun Bhayangkara serta saat Asian Games.
Radikalisme, terorisme, dan narkoba merupakan ancaman terbesar bangsa yang menjadi salah satu tanggung jawab abdi negara untuk mengatasi.
KPU menegaskan bakal tetap mencoba melarang mantan terpidana kasus korupsi maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Pasalnya, untuk bisa mengakses data kependudukan harus ada seizin dari Kemendagri.
"Sistem e-voting kami akan minta ke KPU untuk bisa diadakan," ujarnya saat ditemui di Jatinangor, Jawa Barat, Senin (5/8).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menuturkan tidak ada unsur politis terkait pemulangan pentolan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, ke Indonesia.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, berpesan agar wisudawan Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) untuk menjauhi daerah rawan korupsi.
Guru Besar Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Djohermansyah Djohan saat FGD mengatakan, untuk Pilkada Serentak 2020, aturannya tidak mungkin direvisi lagi.
Hendra merupakan pemilik akun media sosial twitter @hendralm yang berjasa membongkar modus penjualan data kependudukan.
Koordinasi dilakukan agar tergugat satu suara dalam persidangan yakni Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri
Selain pelantikan juga akan diberikan penghargaan nagi lulusan terbaik berdasarkan IPK.
Semua warga negara memiliki hak yang sama serta dipandang sama di hadapan negara. Untuk itu, ia menyebutkan, tidak ada alasan daerah untuk menolak dengan alasan yang tak dipertanggungjawabkan.
Dari 20 berkas yang diminta, FPI baru menyerahkan 12.
Pemerintah menjamin seluruh data kependudukan yang tersimpan pada Ditjen Dukcapil Kemendagri aman dari upaya penyalahgunaan oleh pihak tertentu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved