Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA lulusan Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) diingatkan untuk terus mewaspadai ancaman bangsa dan mengatasi tantangan dalam pengabdian kepada negara. Mereka merupakan perekat NKRI yang diharapkan memberi teladan kepada masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Rektor IPDN Murtir Jeddawi mengemukakan hal tersebut pada Wisuda IPDN 2019, di Gedung Balairung Rudini, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, kemarin.
“Tantangan bangsa ini semakin berat dan kompleks. Ancaman seperti radikalisme dan terorisme menjadi tantangan kita dan tanggung
jawab Anda menjaga NKRI. Tantangan lain seperti narkoba yang menjadi musuh generasi juga jadi ancaman terbesar,” sebut Tjahjo.
Ia pun menyampaikan ucapan selamat kepada praja muda IPDN program diploma IV, sarjana stra-ta satu, program magister pasca-sarjana, dan program doktoral pascasarjana yang berjumlah 980 orang tersebut.
“Tugas Anda belum selesai, yang utama ialah bagaimana Anda mengabdi di mana Anda berada. Terus belajar dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat,” imbuh Tjahjo.
Di kesempatan yang sama, Rektor IPDN Murtir Jeddawi menuturkan pada 2015, Presiden Joko Widodo mencanangkan IPDN sebagai kampus revolusi mental. Maknanya, Presiden ingin mencetak bangsa dan SDM yang memiliki perbaikan mental, fisik, spiritual, maupun dalam tata kehidupan dan berbangsa serta komitmen moral.
IPDN juga diharapkan menjadi pilot keteladanan dan inovasi dalam berbagai kehidupan. “Presiden menegaskan semua harus lahir di IPDN sehingga IPDN menjadi inovasi semua yang berkaitan dengan kebangsaan, kepribadian dan komitmen moral,” ungkapnya.
Murtir juga berharap para praja IPDN yang akan diwisuda dan dilantik Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Selasa (6/8) mampu menjadi perekat NKRI.
“Pesan saya, tetaplah jadi kader IPDN perekat NKRI, di mana pun berada tetaplah memiliki sifat pamong yang mengayomi, melayani, memberdayakan masyarakat. Terus tingkatkan kualitas pendidikan dan kelembagaan IPDN.”
Jauhi korupsi
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo lebih lanjut berpesan agar wisudawan IPDN untuk menjauhi korupsi. “Hati-hati pada perencanaan anggaran, pada jual beli jabatan, mekanisme belanja barang dan jasa, ini semua harus Anda perhatikan,” pesan Tjahjo.
Ia juga meminta para wisuda-wan mawas diri dan mengingat bahwa setiap tindakan dan perbuatan akan selalu dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, para wisudawan diharapkan senantiasa berhati-hati dalam setiap langkah dan dalam mengambil kebijakan.
Tjahjo berharap seluruh wisudawan IPDN untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan setiap pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas dan keamanan.
“Tugas Anda di tingkat kecamat-an, kabupaten/kota, ingat bahwa Anda tidak berdiri sendiri, karena yang namanya pemerintah ada TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat yang merupakan bagian dari pemerintahan yang harus bersinergi,” imbuhnya. (P-2)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved