Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
INSTITUT Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) kembali melahirkan calon Aparat Sipil Negara (ASN) terbaik. Sebanyak 744 Praja yang terdiri dari 598 Praja dari Program Studi Diploma IV dan 146 orang Praja dari program sarjana akan dilantik di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Mereka akan dilantik Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Selasa (6/8).
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas IPDN, Rinny Dewi Anggraeni mengatakan, dalam kesempatan tersebut, juga akan diumumkan dan diberikan penghargaan bagi lulusan terbaik yang dipilih berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
"Para lulusan terbaik dipilih setelah melihat indeks prestasi kumulatif (IPK) dari masing-masing bidang dalam sistem pendidikan," kata Rinny dalam keterangan resminya, Kamis (1/8).
IPDN memiliki sistem pendidikan Tri Tunggal Terpusat yakni bidang pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan.
Baca juga: Praja IPDN Dinilai Tulang Punggung Masa Depan Bangsa
Selain penghargaan kepada dua lulusan terbaik dari program D4 dan S1, penghargaan juga akan diberikan kepada sembilan orang lainnya yang masuk ke dalam peringkat 10 besar terbaik di masing-masing program.
"Selain mendapatkan penghargaan, keseluruhan lulusan terbaik ini akan mendapatkan kesempatan untuk berfoto dengan Wapres Jusuf Kalla dan jajaran pimpinan yang turut hadir dalam kesempatan tersebut," ujar Rinny.
Tidak hanya program studi D4 dan Sarjana, IPDN juga melakukan wisuda untuk program Pascasarjana (S2 dan S3) serta program Profesi Kepamongprajaan.
"Selanjutnya, purna praja yang telah dilantik ini akan dikembalikan kepala Pemda masing-masing untuk melaksanakan tugas magang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu akan disebar ke seluruh pelosok Indonesia untuk mengabdikan dirinya sebagai Aparat Sipil Negara (ASN)," pungkas Rini. (OL-2)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved