NEWSTICKER

Berita Terbaru Kemendagri Hari Ini

Kemendagri Raih Akreditasi A untuk Assessment Center
19/10/2020 15:42
Terdapat lima kementerian/lembaga yang menerima akreditasi, yakni Kemendagri, Kemenkeu, Kemenkum dan HAM, LAN, dan BMKG. Ada pula empat pemda yaitu Pemprov Riau, Jatim, NTB, dan NTT.
Kampanye di Medsos Terhalang Cipta Kerja
18/10/2020 03:56
Medsos belum menjadi sarana utama kampanye karena para kontestan pilkada belum mengerti trik mendapatkan perhatian masyarakat.
Kemendagri Jadikan Pilkada Instrumen Perangi Covid-19
13/10/2020 09:09
Seluruh masyarakat harus memiliki kesamaan pandangan dalam mencegah penyebaran covid-19 melalui protokol kesehatan.
KPU Ingatkan Suket tidak Berlaku Lagi
07/10/2020 04:29
Kemendagri akan mengintegrasikan data kependudukan hasil Sensus Penduduk 2020 dengan hasil coklit yang dilakukan KPU.
Ketaatan Protokol Masa Kampanye Dinilai Membaik
04/10/2020 03:35
Artinya, lebih kurang proporsinya sekitar 15% yang melanggar, tapi pelanggarannya tidak terlalu signifikan, tidak seperti pada saat 4-6 September, masa pendaftaran bakal paslon
Bahtiar Siap Kawal Pelaksanaan Pilkada Sehat di Kepri
02/10/2020 15:47
Tak Ada Keraguan Untuk Tegakkan Hukum Disiplin Protokol Kesehatan di Kepri.
Mendagri Waspadai Kampanye Hitam Saat Pilkada 2020
01/10/2020 07:46
Tito mengharapkan masa kampanye dapat berlangsung aman dan lancar seperti pada tahap penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon.
Kemendikbud Luncuran Program Guru Belajar Seri Masa Pandemi
30/9/2020 11:26
Survei Belajar dari Rumah dari Puslitjak Kemendikbud dan Survei Suara Guru pada masa pandemi Covid-19-GTK Kemendikbud sebanyak 96,6% siswa belajar dari rumah.
Teladan Petahana Kepala Daerah Langka
26/9/2020 08:07
Tiga kali melanggar protokol kesehatan, jika kontestan itu terpilih, pelantikan yang bersangkutan ditunda 6 bulan untuk disekolahkan dalam jaringan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Peserta Pilkada Diminta Utamakan Kampanye Virtual
25/9/2020 18:12
Calon pemimpin daerah juga dapat memanfaatkan media konvensional, seperti televisi, koran dan radio. Menghindari kampanye tatap muka penting dilakukan saat pandemi covid-19.
Rapat Umum Dilarang Dalam Kampanye Pilkada 2020
24/9/2020 15:02
Ketentuan itu diatur secara tegas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020.
Kemendagri Minta Aturan Pengundian Nomor Urut Ditaati
24/9/2020 10:45
"Dalam pengundian nomor urut, dari masing-masing Paslon cukup dihadiri hanya tiga orang saja, yaitu pasangan calon dan satu orang pendamping."
Pastikan Pilkada Taat Protokol Segera Revisi Peraturan KPU
23/9/2020 03:15
Pemerintah diminta konsisten dalam pengendalian covid-19 di tengah penyelenggaraan pilkada.
UU ini Acuan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan saat Pilkada
22/9/2020 11:15
Mendagri mengungkapkan sejumlah aturan yang bisa digunakan sebagai acuan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan pada saat penyelengaraan pilkada.
Pilkada Sesuai Agenda
22/9/2020 03:16
Pemerintah diminta menerbitkan perppu sebagai payung hukum KPU untuk merevisi PKPU No 10/2020 agar tak terjadi persoalan di kemudian hari.
Tanggung Jawab Paslon Cegah Covid-19
20/9/2020 05:51
Kemendagri juga setuju jika konser musik dan kegiatan kampanye lain yang menimbulkan kerumunan massa ditiadakan selama kampanye Pilkada 2020.
Pemerintah Pacu Pemerataan di Perbatasan
18/9/2020 04:14
Masalah teritorial dan pelintasan ilegal masih dihadapi Indonesia di perbatasan. Sejurus, pemerintah masih harus meningkatkan kesejahteraan warga di perbatasan.
Mendagri: Jangan Sampai Kasus Sipadan dan Ligitan Terulang
17/9/2020 15:14
Pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan dinilai penting untuk menjaga kedaulatan negara. Indonesia tentu tidak ingin kasus hilangnya Sipadan dan Ligitan kembali terulang.
Tito Karnavian Sampaikan Indonesia Rentan Jadi Perlintasan Ilegal
17/9/2020 13:35
Indonesia memiliki tantangan untuk mengelola perbatasan yang kerap dijadikan perlintasan ilegal untuk narkotika hingga human trafficking
Serapan APBD Papua Rendah, Kemendagri Perkuat Asistensi
16/9/2020 09:03
Masih ada masalah yang berkontribusi pada minimnya serapan anggaran antara lain terbatasnya jumlah auditor bersertifikat di seluruh Papua yang hanya 7 auditor.