Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Kasus positif Covid-19. Indonesia mengalami peningkatan kasus positif menjadi 13,41%, meningkat dibanding kasus positif minggu lalu sebesar 12,78%.
Kepala Negara menegaskan tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya, terlebih dalam situasi pandemi covid-19 sekarang ini.
MENDAGRI Tito Karnavian mengungkapkan presentase penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-e tersisa 0,88% atau 884.904 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2020.
Pelanggaran hanya 2,2%, merupakan tingkat pelanggaran yang relatif kecil dengan peserta kampanye tatap muka melebihi sedikit 50 orang namun tidak sampai terjadi kerumunan
Bawaslu memastikan sudah ada pengaturan mengantisipasi kerumunan massa pada pemungutan suara 9 Desember.
Pemberhentian kepala daerah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah mengaku tidak menyangka jumlah kerumunan akan sebanyak itu. Sebab masyarakat telah diimbau sebelum Rizieq tiba.
Jokowi selalu mengingatkan banyaknya dokter, masyarakat, hingga aparat yang gugur akibat covid-19.
Terdapat sanksi pemberhentian jabatan jika tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan terkait protokol kesehatan.
SURAT Keterangan Terdaftar (SKT) Kemendagri tidak memiliki manfaat untuk FPI. SKT hanya dipakai ormas untuk mendapatkan anggaran APBN saja.
Pemberian izin dapat dilakukan serentak atau bertahap per wilayah kecamatan dan/atau desa atau kelurahan.
Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan (Prokes).
'Termasuk perihal pencopotan kepala daerah yang melanggarnya. Itu merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam hal penanganan covid-19," ujar Doli
"Ya pada dasarnya kami patuh pada aturan. Negara ini negara hukum yang punya ketentuan ada undang-undang dasar, ada undang-undang."
Politisi Partai Hanura Inas N Zubir meminta Mendagri harus punya nyali untuk benar-benar memecat kepala daerah bukan hanya sekadar imbauan bila terbukti melanggar prokes
Dia menambahkan, sanksi pemberhentian itu juga merupakan penegasan kepada kepala daerah untuk serius menanggapi persoalan pandemi di wilayahnya.
'Dalam rangka meningkatkan pengendalian penyebaran covid-19 dan dalam rangka tindak lanjut arahan Bapak Presiden, Mendagri merasa perlu mengeluarkan instruksi untuk para kepala daerah,"
Pemda diminta melakukan pemetaan titik-titik prioritas penyebaran informasi kebencanaan di daerah.
Kepala daerah yang mematuhi protokol kesehatan diberikan apresiasi di antaranya Gubernur dan Bupati Gorontalo serta Bupati Luwu Utara.
Justru di daerah yang tidak menggelar Pilkada menunjukkan kenaikan zonasi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved