Berita Terbaru Kekerasan Berbasis Gender Hari Ini

Suharso Monoarfa Dilaporkan Ke Komnas Perempuan, Diduga Lakukan Kekerasan Gender

KOORDINATOR Gerakan Perempuan Milenial untuk Keadilan (GPMK) Syarifa Pua Djiwa mendatangi Komnas Perempuan melaporkan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa terkait dugaan kekerasan gender.

Buku Kekerasan Gender Karya Dosen FHUI Diterbitkan Springer Link

Buku berjudul 'Gender-Based Violence in South-East Asia' mengulas perspektif multidisplin dari kumpulan karya penulis dari latar belakang antropologi, hukum, dan gender.

Menko PMK Tegaskan Aturan Turunan UU TPKS Diakselerasi

Selain menyusun aturan turunan, pihaknya bersama lembaga terkait juga memperketat pengawasan terhadap aktivitas lembaga pendidikan guna mencegah aksi kekerasan seksual.

Tips Menghindari Kekerasan Berbasis Gender Online

Kejahatan bisa terjadi di mana saja, termasuk dunia digital. Sekarang ini pengguna media digital perlu mewaspadai kekerasan berbasis gender online (KBGO).

Norma Hukum masih Kesulitan Proses Kekerasan Berbasis Gender Online

Kendala pemahaman yang minim tentang bentuk-bentuk KBGO, pengumpulan barang bukti elektronik dan dimensi teknologi digital masih jadi hambatan dalam penanganan kasus.

47 Negara Anggota PBB Kecam Memburuknya HAM di Uighur

HAMPIR 50 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Rabu (15/6) mengeluarkan pernyataan bersama yang mengkritik kekejaman Tiongkok/China terhadap muslim Uighur.

DPR Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Aturan Turunan UU TPKS

DPR menyetujui anggaran sebesar Rp100 miliar agar penanganan isu perempuan dan anak lebih maksimal.

Komnas Perempuan Desak Pemerintah Segera Terbitkan Peraturan Pelaksana UU TPKS

Tak bisa dipungkiri, angka kasus kekerasan seksual terus bertambah, tetapi hadirnya UU TPKS dinilai belum memberikan dampak yang signifikan bagi perlindungan korban kekerasan seksual.

UU TPKS Masih Perlu Promosi kepada Penegak Hukum

Ketua Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, menilai (UU TPKS) masih perlu promosi kepada penegak hukum agar UU TPKS bisa dilakukan penyesuaian terutama dalam penerimaan laporan.

Semua Kasus Kekerasan Seksual Bisa Gunakan UU TPKS

SEJAK Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS telah masuk dalam lembaran negara, maka UU ini sudah bisa digunakan dalam menangani kasus kejahatan seksual.

Menteri PPPA Kecam Aksi Pengusiran oleh Warga Terhadap Seorang Perempuan di Cianjur

Dalam kejadian yang menimpa N ini perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut. Apapun alasannya, permasalahan sebab akibat menjadi syarat mutlak yang harus dilihat dalam kasus N ini .

Ajak Implementasi UU TPKS, Bukti Puan Serius Lindungi Kaum Perempuan

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera membuat aturan turunan pasca-pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). 

UU TPKS Hadiah di Hari Kartini bagi Perempuan Indonesia

Kelompok-kelompok perempuan mengucapkan rasa terima kasih terhadap disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Sahkan RUU TPKS, Puan Dinilai Sebagai Pahlawan Perempuan Indonesia

RUU TPKS resmi disahkan menjadi UU TPKS oleh DPR di bawah kepemimpinan Puan Maharani, Selasa (12/4). Atas tindakannya, Puan dianggap sebagai pahlawan perempuan Indonesia.

Finalis Puteri Indonesia 2022 Maureethania Apresiasi Pengesahan RUU TPKS

Implementasi UU TPKS diharapkan dapat menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual serta memberikan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. 

Puan Sahkan RUU TPKS, Kado Terindah Sambut Hari Kartini

Pengesahan RUU TPKS menjadi UU TPKS adalah angin segar dalam perlindungan bagi kaum perempuan karena mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Puan Berharap UU TPKS Dapat Selesaikan Kasus-kasus Kekerasan Seksual

Di hadapan para Anggota Dewan, perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil yang hadir, Ketua DPR RI Puan Maharani menanyakan persetujuan seluruh Anggota Dewan terhadap RUU TPKS menjadi UU.

Komnas Perempuan Butuh Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Dukungan anggaran dari APBN tidak sebanding dengan lonjakan kasus yang dihadapi Komnas Perempuan. Pada 2021, Komnas Perempuan hanya mendapatkan jatah sebesar Rp25 miliar dari APBN.

Komnas Perempuan Akui Tidak Mampu Tangani Semua Aduan yang Masuk

Sepanjang 2021 terdapat 3.838 kasus kekerasan berbasis gender dilaporkan langsung kepada Komnas Perempuan. Angka itu naik 80% dibandingkan tahun sebelumnya.

Baleg DPR Kembali Bahas Sejumlah DIM RUU TPKS

Ada sekitar 30 DIM yang dibahas pada rapat kali ini, sehingga diharapkan seluruh proses pembahasan akan selesai pada 5 April 2022 mendatang.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting