Berita Terbaru Jaminan Hari Tua (JHT) Hari Ini

Bupati Klaten Serahkan Santunan Kematian Rp42 Juta dari BPJamsostek

KANTOR BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten, Jawa Tengah, menyerahkan santunan kematian Rp42 juta kepada ahli waris Sutomo warga Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Klaten, Rabu (28/12)

Peningkatan Manfaat JHT

PADA 15 Desember 2022, pemerintah dan DPR bersepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) menjadi UU P2SK.

Rayakan HUT 45 Tahun, BPJS Ketenagakerjaan Kenalkan Wajah dan Fitur Layanan Baru

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Peserta dan Stakeholder atas kepercayaan, dukungan dan kerja samanya dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja Indonesia."

PHK Kembali Marak, BPJS Ketenagakerjaan Beri Kemudahan Bagi Peserta untuk Klaim JHT dan JKP

BPJAMSOSTEK memberikan beragam kemudahan bagi peserta yang ingin melakukan klaim JHT. Peserta yang memiliki saldo di bawah Rp10 juta, klaim dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah

BPJAMSOSTEK Ajak Masyarakat Tentang Pentingnya Jaminan Sosial

Para pekerja sektor informal untuk ikut menjadi peserta BPJAMSOSTEK. Mulai dari sopir angkutan, pemilik warung, petani, pelaku UMKM bisa mengikuti program BPU (Bukan Penerima Upah).

BPJS Ketenagakerjaan Berikan Manfaat Kecelakaan Kerja Meninggal Dunia Saat WFH Hingga Rp4,4 Miliar

Selain itu secara otomatis, saldo Jaminan Hari Tua (JHT) yang dimiliki oleh peserta juga turut dibayarkan, serta manfaat Jaminan Pensiun (JP) juga diberikan secara berkala setiap bulan. 

Perubahan Aturan Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT)

Perubahan aturan yang diberlakukan sebagai syarat pencairan dana JHT.

Kemenaker Resmikan Permenaker 4/2022 tentang Klaim JHT, Tak Perlu Tunggu Hingga 56 Tahun

Pertama, Permenaker ini mengembalikan klaim manfaat JHT sesuai dengan Permenaker 19/2015 bagi perserta yang mengundurkan diri dan terkena PHK, di mana manfaatnya dapat diambil secara tuna

Seorang Karyawan ES Teler 77 Gugat UU Ciptaker Soal JHT

Pasal 35 ayat 2 dan 37 ayat 1 belum mengatur klausul tentang pencairan dana jaminan hari tua (JHT) apabila seorang karyawan mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja (phk).

Menaker: Revisi Permenaker 2/2022 Tentang JHT Sempurnakan Aturan Sebelumnya

Artinnya, aturan yang sebelumnya mengharuskan klaim JHT di usia 56 tahun tidak berlaku dan akan kembali mengikuti aturan lama. Ditambahkan dengan kemudahan dalam proses klaim JHT tersebut.

Anggota DPR Ajak Masyarakat Kawal Revisi Permenaker tentang JHT

Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin meminta masyarakat mengawal perubahan (revisi) Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang sedang dilakukan. 

Menaker Tegaskan Pencairan JHT Tetap Dapat Dilakukan Sebelum Pensiun

Menindaklanjuti arahan Presiden terkait tata cara persyaratan dan pembayaran JHT yang perlu dipermudah.

Menaker Pastikan Revisi Peraturan soal JHT akan Akomodasi Aspirasi Buruh 

"Permenaker akan saya revisi. Sepenuhnya saya mengerti apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi masukan dari temen-temen semua," ungkap Ida. 

Permenaker 2/2022 Dinilai Lawan Putusan MK Soal UU Cipta Kerja 

"Dari sisi nilai juga (JKP) itu tidak menjawab kebutuhan buruh, peruntukannya ternyata bagi pekerja buruh yang di-PHK. Padahal di lapangan perusahaan menghindari kebijakan PHK."

Jaminan Sosial Pekerja Harus Jawab Kebutuhan Pekerja

Rerie sangat berharap sistem jaminan sosial yang diterapkan lemerintah bisa bermanfaat bagi para pekerja

Soal JHT, NasDem Minta Permenaker 2/2022 Dicabut 

Kebijakan publik, kata Rerie, seharusnya dirumuskan berdasarkan aspirasi termasuk juga bagaimana menyikapi kritik dari masyarakat.

Program JKP, Pekerja Dapat Uang Tunai Selama 6 Bulan

JKP adalah Jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan tujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak.

LPEM UI: JHT Semestinya Kembali sebagai Program Jangka Panjang 

"Memang seharusnya JHT itu dikembalikan lagi ke fitrahnya (jangka panjang), yang mana itu untuk mempersiapkan hari tua, ketika pekerja sudah tidak lagi produktif."

Kebijakan Program JKP dan JHT Dipastikan untuk Kesejahteraan Pekerja

Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri menyampaikan negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan bagi para buruh atau pekerja.

DPR Apresiasi Respons Cepat Presiden Tanggapi Tuntutan Terhadap Permenaker JHT

Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi respon cepat Presiden Joko Widodo terhadap tuntutan para buruh dan serikat pekerja terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia