Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KANTOR Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Klaten, Jawa Tengah, menyerahkan santunan kematian Rp42 juta kepada ahli waris Sutomo, warga Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Klaten, Rabu (28/12).
Santunan kematian tersebut diserahkan oleh Bupati Sri Mulyani di Kantor Kecamatan Prambanan dan dihadiri Kepala Kantor BPJamsostek Klaten, Noviana Kartika Setyaningtyas, dan Kepala Kemudo Kemudo, Hermawan Kristanto.
Penyerahan santunan kematian Rp42 juta kepada ahli waris almarhum Sutomo dilaksanakan di sela kegiatan pembinaan pemerintahan desa dan penyerahan dokumen APBDesa 2023 se-Kecamatan Prambanan kepada Bupati Klaten.
Dalam sambutannya, Bupati Sri Mulyani mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan Klaten yang dalam waktu singkat telah menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris almarhum Sutomo. Santunan ini sangat bermanfaat bagi ahli waris.
"Apresiasi tinggi dan terima kasih juga sampaikan kepada Pemerintah Desa Kemudo, Pramabanan, yang telah mengalokasikan APBDesa untuk perlindungan warga dengan didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kantor BPJamsostek Cabang Klaten, Noviana Kartika Setyaningtyas, mengatakan bahwa Pemerintah Desa Kemudo telah mendaftarkan 1.223 pekerja di desanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah pemerintah desa itu sesuai Undang-Undang dan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2021, serta didukung Surat Edaran (SE) Bupati Klaten No: 560/438/20 tanggal 29 Juli 2021. Ini bukti kepedulian pemerintah desa yang memberikan perlindungan pekerja.
"Penyerahan santunan kematian Rp42 juta oleh Bupati Klaten kepada ahli waris almarhum Sutomo, adalah bukti pemerintah daerah dan pemerintah desa melindungi pekerja di desanya dengan didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Noviana berharap BPJS Ketenagakerjaan bisa menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada para pekerja di Kabupaten Klaten.
Kepala Desa Kemudo, Hermawan Kristanto, menambahkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sudah dua kali ini memberikan santunan kepada warga Desa Kemudo. Proses penyerahan santunan pun dinilai cepat, seperti yang dilakukan kepada ahli waris Sutomo.
Pemerintah Desa Kemudo pada 2022 telah mendaftarkan semua ketua RT/RW menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, mulai September lalu setiap kepala keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk almarhum Sutomo.
"Insya Allah, program ini akan terus kita lanjutkan karena sangat bermanfaat. Hingga sekarang tercatat 1.686 peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai dari APBDes. Ini berkat usaha BUMDes Kemudo yang sudah menghasilkan," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Kas Daerah Pemkab Sikka Kosong, ASN dan Kontraktor Resah
Seorang ibu kader dasawisma di Jakarta Timur, Ita Handriyani, 52, meninggal akibat sakit di belakang punggungnya. Ahli waris menerima santuna JKM BPJS Ketegakerjaan Rp42 juta.
BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan penghargaan khusus dalam Best Insurance Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Investortrust
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten menyerahkan santunan jaminan kematian Kepala Desa Pasungan, Heribertus Purnama, dan Kepala Desa Bentangan, Samiyono ke ahli waris.
BPJS Ketenagakerjaan melalui ComboFit Jamsostek di Aplikasi My Telkomsel, memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat khususnya pengguna operator seluler Telkomsel
Ditjen Kebudayaan memberikan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi para pelaku budaya yang memperoleh penghargaan.
SERIKAT buruh yang tergabung dalam LKS TRIPDA Provinsi Banten sepakat untuk menolak UU P2SK dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera
PP FSP KEP SPSI menolak pemberlakuan UU P2SK, khususnya terkait Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
KSBSI menolak wacana pemerintah yang membuka peluang bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) ikut mengelola dana JHT dan JP
Sorotan tajam kembali terarah pada pemerintah terkait konsep Dana Pensiun. Sebuah langkah yang dinilai kontroversial oleh sebagian pihak
Lebih dari tiga perempat responden masih mengandalkan dana tunai dan hampir separuh mengandalkan warisan dan skema jaminan pemerintah.
Diketahui bahwa Handry Satriago telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak awal kariernya di General Electric Indonesia tahun 1997 hingga Juli 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved