Berita Terbaru Imparsial Hari Ini

Imparsial: Penyerahan Jabatan Kabais TNI Perlu Penjelasan Transparan

Imparsial menilai penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis atau Kabais TNI tanpa disertai penjelasan resmi yang transparan.

Pengamat: Keterlibatan Militer Tangani Terorisme Bukan Pilihan Utama

Persoalan terorisme merupakan kejahatan sipil yang harus ditangani polisi yang tunduk pada hukum sipil.

Imparsial Kritik Pendekatan Pidana dalam Konflik Agraria, Warga Rentan Dikriminalisasi

Imparsial kritik penggunaan aparat TNI/Polri dalam konflik agraria. Annisa Yudha desak pendekatan perdata dan mediasi guna cegah kriminalisasi warga lokal.

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Penegakan Hukum Bripda MS Tewasnya Remaja di Maluku

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak polisi menindak Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, terkait penyiksaan remaja 14 tahun di Kota Tual.

Koalisi Sipil Nilai Rancangan Perpres Pelibatan TNI dalam Terorisme Inkonstitusional dan Ancam Demokrasi

Rancangan Perpres pelibatan TNI dalam terorisme inkonstitusional dan berisiko langgar HAM.

Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Imparsial Soroti Arah Kebijakan Pertahanan

tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan arah kebijakan pertahanan yang perlu mendapat perhatian serius.

Imparsial: Pemerintah Harus Bentuk TGPF di luar LNHAM untuk Ungkap Kasus Demonstrasi

Ardi menekankan pentingnya pembentukan tim independen pencari fakta yang dilengkapi dengan kewenangan lebih kuat dan mengikat secara hukum pada sejak tahap awal.

MK Tolak Permohonan Terakhir Uji Formil UU TNI, Semua Gugatan Kandas

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan, pembentuk undang-undang sudah menyediakan berbagai ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan UU TNI.

Imparsial Soroti Perluasan Peran Militer di Ranah Sipil yang Semakin Nyata

Ardi menyoroti pembentukan sejumlah kesatuan baru di tubuh militer, seperti pembentukan batalyon yang diarahkan untuk menangani ketahanan pangan, kesehatan masyarakat.

Cegah Kriminalisasi di Ruang Siber, Imparsial Dorong Pemerintah Bentuk UU Penyadapan

Ardi juga menyayangkan upaya kriminalisasi militer yang dilakukan terhadap Ferry Irwandi. Menurutnya, langkah tersebut justru menurunkan wibawa pertahanan siber nasional. 

Nodai Kebhinnekaan, Imparsial Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku Intoleransi di Padang

DIREKTUR Imparsial Ardi Manto Adiputra mengkritik aksi intoleransi berupa perusakan terhadap rumah doa umat kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang,

Dugaan Intimidasi Penulis Opini Detik.com, Imparsial: Teror Terhadap Kebebasan Sipil Makin Masif 

Teror seperti yang dialami YF, penulis opini di Detik.com bukanlah kejadian tunggal. Dalam dua bulan terakhir, koalisi masyarakat sipil mencatat sejumlah insiden teror

Imparsial Minta Perpres TNI-Polri Kawal Jaksa Dicabut, Ini Alasannya

DIREKTUR Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara Terhadap Jaksa oleh TNI dan Polri dicabut

Imparsial : Pasal tentang Peradilan Militer Luput Dibahas dalam Revisi UU TNI

Masyarakat sipil menyayangkan tidak adanya kajian mendalam terhadap aspek pertahanan revisi UU TNI dan memuat sejumlah pasal bermasalah. Salah satunya tidak diaturnya peradilan militer

Imparsial Sebut Revisi UU TNI tak Cegah Kekerasan TNI

Pemerintah dan DPR seharusnya dapat memastikan reformasi TNI berjalan ke depan dan memastikan adanya transparansi serta akuntabilitas

Imparsial Sebut Pembahasan RUU TNI di Komisi I Terburu-buru

DPR dan pemerintah sampai saat ini tidak pernah memublikasi naskah akademik maupun draft RUU perubahan terhadap UU TNI. Terlebih, rencana revisi ini menuai kritik tajam

Kenaikan Pangkat Mayor Teddy Jadi Letkol Dinilai Politis

IMPARSIAL mengkritik kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol).kenaikan pangkat tersebut dinilai politis.

Imparsial: RUU TNI Berpotensi Kembalikan Dwifungsi ABRI dan Lahirkan Pasal Kudeta

Peneliti Imparsial menilai beberapa muatan dalam RUU TNI seperti hendak mengembalikan dwi fungsi ABRI dan pasal kudeta, karena memperbolehkan militer aktif duduk di jabatan sipil.

Revisi UU TNI, UU Polri dan UU Kejaksaan Akan Persempit Ruang Gerak Masyarakat

Berbagai RUU juga dimaksudkan hanya untuk menambah atau memperluas kewenangan masing-masing lembaga. Ardi mengatakan bahwa kewenangan lembaga negara tersebut semestinya dibatasi.

Imparsial Minta Puspomal tak Lindungi Personel TNI AL yang Tembak Bos Rental Mobil

DIREKTUR Imparsial Puspomal tidak melindungi personel TNI AL yang terlibat dalam penembakan bos rental mobil.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia