Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PPKM banyak berdampak pada pendapatan dan daya beli masyarakat, sehingga mendorong mereka untuk mencari pinjaman termasuk secara daring melalui skema peer-to-peer (P2P).
Masyarakat juga harus bisa menjaga kerahasiaan username, password, secure PIN, dan data pribadi penting lainnya.
Pihaknya akan mengungkap kasus-kasus perkara pinjaman online ilegal yang berasal dari temuan SWI ataupun dari laporan masyarakat.
Biasanya, konsumen tidak membaca syarat dan kontrak perjanjian, mudah menyerahkan data pribadi, hingga tidak memahami konteks perjanjian elektronik.
OJK secara periodik selalu mengumumkan daftar fintech P2P yang sudah terdaftar dan berizin OJK melalui website resmi OJK.
Ada tiga solusi memberantas pinjaman online ini.
Setelah mendapatkan persetujuan, uang diberikan pinjol ilegal melalui virtual account. Menurutnya, pengiriman seperti itu mempersulit pengawasan oleh bank.
Helmy menyebut bahwa Bareskrim akan terus menjawab keresahan masyarakat dengan cara mengungkap kasus-kasus perkara pinjol ilegal.
Sejatinya, kata Ma’mun, Bareskrim sudah mengetahui kasus-kasus korban pinjol ilegal Rp Cepat sejak lama.
MARAKNYA pinjaman online (pinjol) ilegal menyebabkan masyarakat resah karena diteror dan intimidasi akibat ketidakmampuan membayar angsuran pinjaman.
Mengingat, kata Bamsoet masih banyak ditemukan pinjol yang hadir di playstore dan appstore tidak memiliki izin OJK.
Total kewajibannya mencapai sekitar Rp35 juta, dengan rincian Rp29 juta di fintech lending ilegal dan Rp6 juta di fintech lending resmi.
Platform yang baru sekitar 4 bulan beroperasi dalam ekosistem crowdfunding itu, sudah bisa menyalurkan pendanaan hingga Rp52.09 miliar ke pelaku usaha
BANYAK kejahatan terkait penawaran investasi atau produk usaha fintech dan gadai ilegal dan masih banyak pula masyarakat yang tertipu, karena tidak bijaksana dalam bertindak.
Pada 2020, Satgas Waspada Investasi telah mengumumkan 75 entitas gadai ilegal. Jadi total sejak 2019 hingga Februari 2021 menjadi 160 entitas gadai ilegal.
Pada bulan ini, Satgas Waspada Investasi menemukan 126 fi ntech peer to peer lending ilegal serta 32 entitas investasi dan 50 perusahaan gadai tanpa izin.
Hingga September ini Satgas dalam operasinya kembali menemukan 126 fintech peer to peer lending ilegal, serta 32 entitas investasi dan 50 perusahaan gadai tanpa izin.
Berdasarkan data yang disampaikan OJK per Mei sebanyak 2.500 fintech ilegal beroperasi mencari mangsa.
OTORITAS Jasa Keuangan atau OJK telah memblokir 2.591 fi ntech lending ilegal atau pinjaman daring. Pemblokiran ini dilakukan sejak 2018 hingga 2020 ini.
"Fintech lending ilegal rata-rata masih menggunakan modus lama, yakni menawarkan kemudahan pinjaman melalui aplikasi atau media sosial."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved