Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KPU pun membutuhkan anggaran tambahan tersebut untuk membeli alat pelindung diri yang akan digunakan untuk menjalankan tahapan pilkada serentak.
Komisi VII DPR RI dalam kesimpulannya juga telah menerima penjelasan pagu indikatif Kemenristek/BRIN serta Kepala LPNK untuk RAPBN TA 2021.
Saat ini produksi batu bara nasional jauh melewati target RUEN yang ditentukan yakni hampir mencapai kurang lebih di angka 700 juta ton.
Menurutnya, kejahatan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, atau narkoba, umumnya bersifat lintas negara.
Ia mengutarakan jumlah utang pemerintah kepada Bulog untuk penyaluran cadangan beras pemerintah tahun 2018-2019 adalah sebesar Rp409,81 miliar.
Komisi antirasuah meminta tambahan anggaran Rp925,8 miliar untuk 2021. Permintaan itu terjadi saat kinerja KPK dinilai sedang menurun atau negatif.
DPR melainkan hanya menjadi lembaga pemberi legitimasi atas kebijakan pemerintah untuk meloloskan yang diinginkan oleh pemerintah," kata Lucius
Tambahan anggaran tersebut untuk mendukung kegiatan di Kementerian LHK, salah satunya program yang utama adalah rehabilitasi hutan.
Sesuai hasil pembahasan anggaran pada rapat ini, Komisi III akan membawa keputusannya ke Badan Anggaran (Banggar) secara tertulis untuk disinkronisasikan.
Adapun rapat difokuskan pada pilkada 2020 yang akan digelar 9 Desember. Ia mengatakan isu pemilu dan lain-lain akan dibahas di rapat khusus berikutnya.
Pasalnya sampai saat ini realisasinya belum maksimal.
PA 212 tidak mempermasalahkan jika kasus pembakaran bendera PDIP diusut dengan proses hukum
"Logika berpikirnya begitu karena kita meminimalisasi hal-hal yang tidak pas. Kalau bareng pemilu nasional 2024 rasanya sulit dan tidak mungkin."
"Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pengawalan terhadap seluruh proses penegakan hukum sampai berakhirnya kasus tersebut."
“Kami mohon berkenan dukungan pimpinan dan anggota Komisi IV yang terhormat, dalam mempelajari dan mempertimbangkan pagu indikatif ini," kata Menteri Siti.
Salah satu alasan penolakan ialah tidak masuknya Tap MPRS/XXV/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai konsideran.
DPR memandang jeda waktu tiga tahun dari Pemilu serentak 2024 dibutuhkan untuk memaksimalkan pilkada.
Website resmi DPR RI, dpr.go.id diduga diretas. Hal itu diketahui setelah sebuah akun Twitter bernama Aninymous menyatakan bahwa akun telah diretas sebagai bentuk penolakan pada RUU HIP
BUMN-BUMN yang diberi dana talangan akan kesulitan menjalankan bisnis mereka karena terbebani kewajiban yang harus dibayar ke pemerintah.
"Jumlah tersebut setara dengan 5,65% dari total APBD awal tahun 2020," tutur Menteri Dalam Negri (Mendagri) Tito Karnavian.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved