Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WEBSITE resmi DPR RI, dpr.go.id diduga diretas. Hal itu diketahui setelah sebuah akun Twitter bernama Aninymous menyatakan bahwa akun telah diretas sebagai bentuk penolakan pada RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
"Website DPR RI dpr.go.id telah #offline oleh #anonymous #tangodown #lulz. Ini adalah bentuk aksi penolakan atas draf RUU HIP yang bisa mengancam atau mengubah ideologi negara," tulis akun tersebut pada Rabu, (24/6) pukul 18.42 wib.
Terpantau hingga Rabu (24/6) pukul 20.45 akun dpr.go.id masih belum dapat diakses.
Menanggapi hal itu, Sekjen DPR, Indra Iskandar, mengatakan belum mengetahui pasti penyebab tidak bisa dibukanya akun DPR. Ia belum bisa memastikan apakah hal itu benar karena adanya peratasan.
"Saya lagi minta teman-teman jaringan untuk buat kronologi kejadian. Terus terang belum tau penyebabnya, teman-teman lagi telusuri," ujar Indra dalam keterangannya, Rabu, (24/6).
Baca juga : Firli Pakai Helikopter, Dewas KPK Proses Aduan Pelanggaran Etik
Sebelumnya pada sore hari ini ratusan orang dari GNPF, FPI, dan Peresidium alumni 212 melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR untuk menolak RUU HIP. Mereka meminta agar DPR dan pemerintah tidak hanya menunda RUU HIP untuk dibahas, tetapi juga dihentikan.
Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif mengatakan pihaknya tak akan membiarkan ada upaya perubahan ideologi. Ia berpendapat bahwa menyetujui pembahasan RUU HIP sama saja dengan berupaya melegalkan kembali PKI.
Slamer mengatakan partai yang mencoba mengganti ideologi Pancasila harus dibubarkan.
"Kalau ada partai apa pun yang coba-coba mempraktikkan komunis, ingin mengganti Pancasila, berarti dia bagian dari neo," ujar Slamet. (OL-2)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved