Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Dalam situasi seperti ini diperlukan konsentrasi yang tinggi disertai keompakan untuk berperang melawan dampak yang diakibatkan oleh pandemi.
Tidak ada pembahasan di internal Partai Demokrat mengenai kasus pengusiran yang dilakukan oleh Nasir.
Dalam kunjungan ke Majalengka, Menteri LHK dan anggota DPR Komisi IV Sutrisno juga menerima laporan tentang pelaksanaan program RHL di lapangan.
Banyak pihak menyesalkan RUU PKS tidak masuk prolegnas. Pasalnya, RUU itu untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan.
Polemik pengusiran Dirut PT Inalum tersebut berbuntut panjang. Banyak pihak menduga pengusiran dilakukan karena anggota DPR tidak dilibatkan dalam kegiatan program sosial perusahaan
Didik menilai tidak masalah jika anggota dewan meminta CSR dengan catatan harus untuk daerahnya, Misalnya pembangunan jalan atau pembangunan lainnya.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan pimpinan DPR akan meminta klarifikasi kepada Komisi VII. Klarifikasi tersebut dilakukan pada hari Senin (6/7) mendatang.
Setelah menerima laporan, maka MKD akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada anggota dewan yang bersangkutan.
Langkah DPR RI menarik pembahasan RUU PKS dari Prolegnas 2020 menimbulkan pandangan berbeda dari sejumlah fraksi.
Kapitalisasi pembangunan mengikis peran perempuan adat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Praktik ini juga menunjukkan pengabaian standar dan evaluasi penyusunannya.
TVOne diminta harus hati-hati di tengah sensitifnya pembahasan RUU HIP yang menyita perhatian publik. Hal ini agar tidak terjadi benturan di masyarakat akibat kabar atau berita yang dibangun
Ini mungkin penarikan RUU terbanyak yang pernah ada. Tapi memang kondisi pandemi ini harus realistis
DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) mengutuk rencana Israel menganeksasi sekitar 30% wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordania milik Palestina.
DPR beralasan penarikan RUU PKS karena menunggu penuntasan pembahasan Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Sebelumnya, beredar video saat Muhammad Nasir terlibat perdebatan panas dengan Orias Petrus Moedak dalam rapat antara Komisi VII DPR dan holding BUMN tambang, Selasa (30/6).
Salah satunya adalah diversifikasi pangan adalah bagaimana masyarakat Indonesia tidak bergantung pada pangan tertentu khususnya beras.
"Lembaga sudah ada, kantor juga sudah ada kenapa harus kita lebur lagi. Belum ada urgensinya. Saat ini DPR fokus selesaikan RUU Omnibus Law untuk kemudahan dunia usaha."
Hal yang dilakukan Nasir dapat menjadi dugaan pelanggaran kode etik apabila diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
KOMISI VII DPR membentuk panitia kerja (Panja) terkait beberapa proyek strategis di sektor pertambangan di bawah MIND ID.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved