Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya melakukan kunjungan lapangan ke Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (4/7).
Dalam kunjungan ke Majalengka, Menteri LHK didampingi Sekjen LHK, Bambang Hendroyono, Plt Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (DASHL) Hudoyo, dan Ka Badan Penyuluhan, bersama anggota Komisi IV DPR RI, Sutrisno.
Kunjungan Menteri Siti Nurbaya tersebut merupakan peninjauan sekaligus supervisi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) pada kawasan huta Pancur, Majalengka, Jabar.
"Saya sangat mengapresiasi program-program KLHK yang memberdayakan masyarakat. Program KLHK sangat baik dan direspons masyarakat," kata Sutrisno, anggota Komisi IV DPR RI.
"Saya menyaksikan bahwa program KLHK di masa Covid -19 telah berjalan di masyarakat seperti Bank Pesona yang memberdayakan masyarakat. Jika rakyat diberdayakan, saya yakin hutan akan dijaga masyarakat, saya mendukung program Bank Pesona untuk diperluas," papar Sutrisno.
Dalam kunjungan ke Majalengka, Menteri LHK dan anggota DPR Komisi IV juga menerima laporan tentang pelaksanaan program RHL di lapangan.
Sutrisno menambahkan, jika selama 10 tahun menjadi Bupati Majalengka sebelum menjadi anggota DPR RI, dirinya mengenal kawasan hutan Pancur yang dikenal sebagai wilayah yang berbatu dan belum tertata secara baik. Wilayah hutan lindung tersebut tidak tersentuh masyarakat sekitarnya.
“Majalengka secara umum mempunyai lokasi-lokasi yang strategis dikembangkan untuk wisata alam. Dia mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang memberikan akses kepada masyarakat untuk pemanfaatan hutan,” tambah Sutrisno.
Menteri LHK Siti Nurbaya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Komisi IV DPR untuk kerja KLHK. Ia pun meminta kepada jajarannya agar untuk semakin meningkatkan keberhasilan upaya rehabilitasi lahan dengan melibatkan masyarakat.
"Masyarakat harus diberikan keuntungan secara ekonomi dari menanam pohon," ujar Menteri LHK.
Menteri Siti Nurbaya menjelaskan, saat ini pemerintan sedang menyelesaikan peraturan terkait nilai ekonomi karbon dengan beberapa kementerian dan lembaga lainnya.
"Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) ini ada aspek ekonominya, yaitu dari karbon. Masyarakat harus diberi tahu menanam pohon bisa mendapat keuntungan ekonomi dari karbon, KLHK harus selalu hadir untuk masyarakat di dalam dan sekitar hutan," tegas Menteri LHK.
Pada pandemi Covid-19 hingga masa transisi menuju akhir Covid-19, kegiatan RHL, menurut Menteri LHK, dapat menjadi sarana kerja masyarakat sehingga bisa mendapatkan penghasilan.
"RHL yang dilakukan melalui vegetatif, penanaman pohon atau melalui kegjatan konstruksi sederhana bangunan konservasi tanah dan air seperti dam penahan juga penjagaan tebing dari longsor dan erosi besar (gully plag)," paparnya.
Mengatasi lahan kritis
Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal PDASHL Hudoyo menyatakan bahwa upaya RHL terus dilakukan KLHK untuk mengatasi lahan kritis.
Upaya RHL di Pulau Jawa yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2015-2019 adalah seluas 354.183 hektare yang terdiri dari RHL di dalam kawasan hutan (lindung dan konservasi) seluas 79.667 hektare.
RHL insentif yang berada di luar kawasan hutan seluas 274.515 hektare melalui kegiatan kebun bibit rakyat (KBR) sebanyak 2.407 unit atau 78,8 juta batang, kebun bibit desa (KBD) sebanyak 57 unit atau 3,4 juta batang, serta bibit dari persemaian permanen sebanyak 60,4 juta batang, dan bibit produktif sebanyak 5,1juta batang.
Upaya menangani lahan kritis ini akan sangat berpengaruh terhadap menguatnya daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan mengurangi kejadian bencana hidrometeorologi.
Sementara itu, dalam upaya pemulihan lahan kritis di Pulau Jawa mendesak untuk dilaksanakan baik dilakukan secara fisik melalui kegiatan RHL dan pembuatan bangunan sipil teknis, maupun dengan membangun kesadaran dan peran masyarakat, pemerintah daerah dan swasta.
"Upaya RHL ini juga terbukti dapat menyerap tenaga kerja. Kegiatan-kegiatan dalam upaya pemulihan lahan kritis tahun 2020 di BPDASHL se-Jawa telah menyerap sebanyak 1,38 juta hari orang kerja (HOK) dengan nilai sebesar Rp 110,9 miliar. Nilai tersebut akan menjadi penerimaan langsung bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan," ujar Hudoyo. (RO/OL-09)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved