Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Rapat Pemilu Batal, KPU: Sudah Dijadwal Ulang pada 7 Juni

Menanggapi itu, Komisioner KPU Yulianto Sudrajat, menyebut secara prinsip pihaknya telah mengikuti jadwal dengan DPR.

Ada Tambahan Biaya Haji Rp1,4 Triliun, DPR: Perlu Konsolidasi Lanjutan ​​​​​​​

Komisi VII DPR juga mempertanyakan penambahan biaya haji sebesar Rp1,4 triliun yang terbilang dadakan. Koordinasi antara Kemenag dan pemerintah Saudi pun disorot.

KPU: Presiden Minta Kampanye Pemilu 2024 Berdurasi Singkat

Durasi masa kampanye belum disepakati antara Pemerintah, DPR dan KPU. KPU mengusulkan 90 hari, sedangkan DPR mengusulkan lebih pandek yakni 75 hari.

Puan Konsisten Tunjukkan Kerja Nyata daripada Konten 'Receh' di Medsos

Ari menilai konten receh sebenarnya tidak masalah jika hanya menjadi kemasan (packaging) dari substansi kerja-kerja pejabat publik.

Aptisi: Uji Kompetensi Sebabkan 330 Ribu Lulusan PT Kesehatan Tidak Bisa Bekerja

Menurut UU 12 tahun 2012 pasal 44, uji kompetensi dilakukan oleh PT bersama lembaga tersertifikasi dan/atau organisasi profesi. Tetapi kenyataannya malah dilakukan oleh Dikti.

Kemenag Ajukan Biaya Haji Tambahan, DPR Minta Surat dari Arab Saudi

Diketahui Kementerian Agama menyodorkan tambahan anggaran biaya haji 1443H/2022M sebesar Rp1,4 triliun padahal waktu keberangkatan haji kloter pertama tinggal 4 hari lagi.

96,30 Persen Calhaj Sudah Melunasi Iuran Haji 2022

Calon jemaah haji yang sudah melunasi tersebut terdiri dari jemaah haji reguler dan khusus.

Pengamat : Arus Bawah Dukung Puan Jadi Capres 2024

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pancasila, Gede Moenanto Soekowati, menyebut arus bawah PDIP yang bergerak tunjukkan dukungan pada Puan sangat besar.

Kontrak Konsumsi, Akomodasi, dan Transportasi Haji Sudah 100 Persen

Sejumlah kontrak yang masih dalam proses penyelesaian. Di antaranya, maktab dengan Wukala, Adilla, Thawwafa, Naqabah, dan Zamazimah.

TNI/Polri Aktif duduki Jabatan Sipil Jadi Ancaman Bagi Demokrasi

Lucius mengungkapkan penunjukan itu tidak sesuai dengan semangat dan amanat reformasi. Selain itu, juga melanggar aturan.

Kepedulian Puan pada Petani Kopi Diapresiasi Petani Milenial

ketua DPR RI Puan Maharani membuka Festival Kopi Tanah Air yang digelar di Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta.

Di Forum PBB, Puan Kembali Tunjukan Kapasitas Pemimpin Level Dunia

Ketua DPR Puan Maharani dinilai tunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin level dunia. Ini terkait dirinya yang tampil dalam Forum Internasional PBB terkait pengurangan bencana.

Komisi VII DPR Pertanyakan Terminasi Subsidi Minyak Goreng Curah

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah jujur terkait alasan terminasi (penghentian) program subsidi migor curah.

Puan Ajak Anak Bangsa Lanjutkan Cita-Cita Buya Syafii

Ketua DPR Puan Maharani berduka atas wafatnya Buya Syafii Maarif. Menurutnya, Bangsa Indonesia kehilangan tokoh besar dengan kepergian cendekiawan muslim tersebut.

Demonstrasi UU P3 Salah Alamat

Jika sudah disahkan, lalu unjuk rasa, maka hal itu sudah melenceng dari asas proporsionalitas, karena DPR tidak bisa membatalkan UU yang telah disahkan.

Kementan - DPR Tingkatkan Kapasitas Petani Milenial Kubu Raya

KOMANDO Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani) menjadi gerakan pembaharuan pembangunan pertanian yang terus didengungkan Kementerian Pertanian RI.

Bertemu Petinggi PBB, Puan Singgung UU TPKS Pendukung Perlindungan Perempuan

Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Abdulla Shahid.

DPR Pertanyakan Penunjukan Perwira TNI Aktif Sebagai Pj Bupati Seram Barat

Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan kebijakan Mendagri yang menunjuk perwira aktif yakni Brigjen Chandra As'aduddin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Barat.

Pemidanaan Dokter dan Advokat Dihapus dari Revisi KUHP

Eddy menjelaskan pemidanaan terhadap advokat dihapus lantaran undang-undang tidak boleh bersifat diskriminatif.

Revisi UU Ciptaker Mesti Mereplikasi Keterbukaan UU TPKS

Salah satu amar putusan MK terkait UU Cipta Kerja adalah Membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat yang mau mengkritisi dan memberikan masukan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia