Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SOSOK Ketua DPR Puan Maharani dinilai tunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin level dunia. Ini terkait dirinya yang tampil dalam Forum Internasional PBB terkait pengurangan bencana.
Hal tersebut dikatakan Pengamat Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta) Danis TS Wahidin. Dia menyebut Puan punya bacaan kuat akan isu global.
"Saya pandang Puan punya daya jelajah global. Dia tunjukkan dirinya punya kapasitas pemimpin level dunia," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (27/5).
Dia menyebut pemimpin negeri ini sudah mesti melek pada isu global.
Permasalahan negara saat ini, kata Dhanis, tak hanya bersifat lokal saja, namun sudah global. Ketika paham isu internasional, seorang pemimpin akan tahun harus bertindak dan merespon seperti apa untuk kepentingan bangsanya.
Dengan rekam jejaknya, kata dia, Puan miliki kapasitas itu. Puan tak hanya paham isu nasional saja namun juga isu internasional. Baginya tampilnya Puan di forum tersebut buktikan hal itu. Sehingga Indonesia mesti bersyukur tak kekurangan tokoh berkapasitas seperti Puan.
Baca juga: Puan Ajak Anak Bangsa Lanjutkan Cita-Cita Buya Syafii
Apalagi bukan kali ini saja dia tampil di forum internasional. Sebelumnya, kata dia, Puan juga tampil di forum parlemen sedunia bulan Maret lalu.
"Kita mesti apresiasi dan dukung tindakannya yang vokal di forum internasional. Ini jadi contoh pemimpin perempuan yang sukses menempati tempat strategis," kata Danis
Sebagai informasi, Puan menjadi pembicara di forum The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) atau forum pengurangan risiko bencana PBB di Bali.
Pertemuan ini, kata dia, merupakan upaya dalam membangun komitmen sebagai warga bangsa di bumi ini. Hal ini dikatakan Puan dalam acara yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Kamis, (26/5).
Menurut Puan juga, resiliensi bencana yang berpusat pada manusia (people-centered) dimulai dari membangun kesadaran dan komitmen untuk menjaga kelestarian dan daya dukung alam dan lingkungan hidup.
Pada tahap selanjutnya, terdapat pula tuntutan kemauan bersama dalam membangun tata dunia ekosistem industri dan perekonomian yang ramah terhadap lingkungan hidup. (RO/OL-09)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved