Berita Terbaru Diskusi Hari Ini

Pemerintah Diminta Serius Lindungi Kebebasan Berpendapat

PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk lebih serius dalam melindungi hak kebebasan berpendapat yang dimiliki setiap warga negara.

Pemerintahan Jokowi diminta Serius Lindungi Kebebasan Berpendapat

"Ini yang jadi catatan bagi PBHI bagaimana teror itu dianggap sebagai jalan pintas untuk menghentikan dialetika dan diskusi juga debat yang terjadi di masyarakat," tutur Julius

Isu Pemakzulan Presiden Berbuntut Somasi

Ade melalui laman Facebook-nya menulis, 'Isu pemakzulan presiden digulirkan Muhammadiyah.

Disomasi Muhammadiyah, Ini Klarifikasi Ade Armando

"Karena itu saya tidak pernah meminta pihak manapun untuk menindak penyelengaraan diskusi tersebut. Adalah hak MAHUTAMA dan KJI untuk menggulirkan isu pemakzulan presiden," kata Ade.

KPU RI Isyaratkan Undur lagi Pilkada

Penyelenggara pertimbangkan alternatif waktu agar pilkada tetap digelar tanpa menimbulkan problem baru.

Wujudkan Keadilan Sosial, Pemimpin Jangan Berpura-pura

ANGGOTA Dewan Pengarah BPIP Buya Syafii Ma’arif mengakui pentingnya mencapai tujuan keadilan sosial dalam kehidupan Indonesia merdeka

Kualitas Pilkada bakal Tergerus Korona

Persiapan tahapan menuju pemungutan suara pada 9 Desember yang waktunya berimpitan dengan masa tanggap darurat wabah virus korona, tentu akan berpengaruh pada proses dan hasil pilkada.

Tegakkan kembali Demokrasi Pancasila

Undang-Undang Dasar hasil amendemen telah kehilangan nilai-nilai Pancasila karena masuknya liberalisme yang menisbikan kolektivisme.

E-Rekap Diuji Coba di Pilkada Serentak 2020

Selain meminimalkan biaya, sistem rekapitulasi elektronik juga mampu memangkas proses penghitungan suara menjadi lebih cepat.

MPR akan Lebih Fokus Serap Aspirasi Warga

PIMPINAN MPR berkomitmen menyerap dan mengumpulkan aspirasi masyarakat terkait ketatanegaraan Indonesia. Hal itu akan jadi salah satu fokus MPR dalam lima tahun ke depan.

Revisi UU Politik Jangan Dadakan

Pengalaman selama ini patut menjadi pembelajaran bagi legislator agar tidak merevisi undang-undang politik di saat-saat akhir jelang pemilu.

Intoleransi Ancaman bagi Integrasi Bangsa

Ancaman berupa ideologi baru yang dianggap lebih baik daripada Pancasila akan dapat diminimalkan apabila negara bisa mewujudkan keadilan bagi rakyat.

Kinerja Kementerian Harus Dibuat Skoring

KINERJA pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sudah berjalan selama 100 hari.

Kriminalisasi Dominasi Pelanggaran Kebebasan Sipil

YAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengungkapkan pelanggar­an kebebasan hak sipil di Indonesia pada 2019 masih tinggi.

Evaluasi Kinerja Menteri Menguat

Tanpa kinerja pemerintahan yang fokus, Indonesia sulit keluar dari perangkap pendapatan menengah dan menjadi negara maju.

Manajemen Pemilu Harus Diperbaiki

Manajemen Pemilu 2019 dinilai Perludem bermasalah.

Pemerintah Jamin Likuiditas ASABRI masih Cukup

Kasus ASABRI saat ini tengah ditangani kepolisian. Pemerintah belum dapat memastikan permasalahan ASABRI mirip dengan kasus hukum yang

Banjir Informasi, Media Tradisional Jadi Pegangan

Kepercayaan publik sempat anjlok sepanjang 2015-2017 akibat maraknya hoaks, terutama di tengah gelaran agenda politik.

Berita Korupsi Perlu Dikemas secara Edukatif

Fungsi media bukan sekadar menyampaikan pesan maupun informasi. Hal yang lebih penting ialah dampak dari pesan itu. Apakah menimbulkan efek jera atau tidak?

Sosialisasikan Pertanian ke Generasi Milenial

Selain melalui media massa, informasi terkait dengan kinerja instansi dapat pula disalurkan melalui ragam medium, salah satunya media sosial.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting