Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Dewan Pengawas KPK hari ini menggelar sidang etik tehadap Johanis Tanak.
Dewan Pengawas kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, hari ini, Jumat (4/8). Ketua KPK Firli Bahuri diminta untuk bersaksi dalam sidang tersebut.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) atas penetapan dua perwira TNI dalam kasus suap di Basarnas.
MASYARAKAT Antikorupsi Indonesia (MAKI) bakal menyambangi Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 2 Agustus 2023.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengusut dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK.
Dewas KPK menjadwalkan sidang etik wakil ketua KPK Johanis Tanak digelar hari ini.
Dewas KPK menggelar sidang etik perdana Wakil Ketua KPK Johanis Tanak hari ini, Senin (24/7). Peradilan instansi itu tetap dilakukan meski komisioner lembaga antirasuah itu bakal mangkir.
Dewas KPK tetap menggelar sidang etik Johanis Tanak pada Senin (24/7), meski Johanis mengajukan cuti.
Dewas KPK belum menentukan jadwal untuk memanggil Johanis Tanak terkait dugaan pelanggaran etik.
Harapan KPK sebagai institusi negara yang paling tepercaya, dan layak dipimpin oleh manusia setengah dewa ternyata jauh panggang dari api.
KETERPURUKAN citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian tak tertolong. Rentetan problematika terus silih berganti.
INTEGRITAS Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian luluh lantak.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) didesak membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK menyerahkan kasus asusila di rutan KPK ke aparat penegak hukum lain.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sudah tak mewakili harapan publik, khususnya setelah kasus dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri yang tak kunjung diusut.
KETUA Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengaku tidak kaget dengan praktik asusila di Rutan KPK.
Mahfud MD mengharapkan keberadaan Dewan Pengawas dapat menjadi pendorong semangat untuk terus memperluas penyampaian informasi publik
DEWAN Pengawas (Dewas) KPK enggan menanggapi kasus kebocoran dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Meski Polda Metro Jaya telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana,
KPK mengaku bingung dengan adanya aksi pungutan liar di rumah tahanan yang mereka kelola. Mereka merasa SOP sudah ketat namun ternyata masih terjadi tindak kejahatan tersebut.
PENELITI Pukat UGM Zaenur Rohman mengatakan seharusnya Dewas KPK malu dengan keputusannya menyatakan laporan dugaan ebocoran dokumen penyelidikan dalam perkara ESDM
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved