Berita Terbaru Dana Hibah Pilkada Hari Ini

ICW: Dana Hibah Pilkada Sering Jadi Bancakan Korupsi

ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Bawaslu Akui Adanya Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp56 Miliar Jajarannya di Sulteng

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengakui adanya dugaan korupsi dana hibah nonpilkada hingga Rp56 miliar yang dilakukan jajaran Bawaslu Sulawesi Tengah.

Kasus Dugaan Korupsi Bawaslu Kota Depok Dilimpahkan ke Pidsus Kejari

BERKAS kasus dugaan korupsi Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Depok Syamsu Rahman dilimpahkan ke Seksi Pidana Khusus Kejari setempat.

Daerah yang Lakukan PSU Diminta Percepat Pencairan Dana Hibah

Dana hibah akan dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

Pilkada, Hak Demokrasi, dan Kesehatan

Di masa pandem seperti sekarang. Masih ada waktu bagi KPPS untuk meyakinkan warga negara, untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember.

Pencairan Dana Pilkada tak Kunjung Capai 100%

61 pemerintah daerah (pemda) belum menransfer 100% dana NPHD ke KPU dan 52 pemda belum mencairkan sepenuhnya untuk Bawaslu. 

Kemendagri Panggil Daerah yang Belum Cairkan Anggaran 100%

Daerah-daerah yang belum mencaikran 100% anggaran pilkada akan dipanggil ke kementerian dalam negeri.

Masih Ada Daerah belum Cairkan Dana Pilkada

Kepala daerah yang belum mentransfer 100% dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ke penyelenggara pilkada akan dipanggil Menteri Dalam Negeri.

Baru 55% Pemda Cairkan Dana Hibah Pilkada Serentak 2020

SEKITAR 45 persen pemerintah daerah (pemda) yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 belum mencairkan 100 persen dana hibah.

Peringatan Mendagri Tak Mempan, 5 Daerah Telat Cairkan NPHD

Lima daerah di Maluku Utara yang hingga kini belum 100 persen mencairkan dana  Pilkada 2020 adalah Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Utara dan Pulau Taliabu.

NPHD Belum Cair 100%, Mendagri Ancam Copot Kepala Daerah di Malut

Selain tidak hadirnya sejumlah kepala daerah, ditemukan belum seluruhnya kabupaten/kota yang menggelar pilkada serentak mentransfer seluruh anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Pemda Diminta Cairkan Dana Pilkada 2020, Paling Lambat 15 Juli

Anggaran pilkada yang masih berada di rekening daerah diharapkan segera dicairkan agar tahapan bisa berjalan dengan lancar dan aman dari covid-19.

Daerah Diminta Fokus dengan Dana yang Ada

Dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020, ada 129 daerah yang sudah melaporkan keuangan dan 141 yang belum menyerahkan laporan ke Kemendagri.

72 Daerah Kesulitan Biayai Pilkada

KPU mengakui proses pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas pilkada sudah sangat mepet.

Pengadaan APD untuk g Pilkada Mepet

Pengadaan alat pelindung diri dalam jumlah lebih besar diperlukan pula sebagai konsekuensi penambahan TPS.

Dana Hibah Pilkada Jangan Disunat

KPU mengusulkan biaya penyelenggaraan pilkada ke depannya dianggarkan melalui APBN, bukan diambil dari APBD.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia