Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Sebanyak 400 kepala desa (Kades) memiliki potensi bermasalah dengan hukum, menyusul tidak beresnya laporan keuangan, sejak mereka menerima dana desa dari pemerintah dari 2015.
Menurut Moeldoko, kepala desa tersebut terlihat ingin berbuat baik dan tidak terlihat ada keinginan yang negatif.
Tahun ini seluruh desa di Kabupaten Tegal mendapatkan DD yang nominalnya cukup besar. Mulai dari Rp800 juta hingga lebih dari Rp1 miliar.
Alokasi dana yang besar itu bertujuan mempercepat peningkatanan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta memperkecil kesenjangan pendapatan.
Demi tepatnya sasaran bantuan dan menghindari penyalahgunaan penggunaan sehingga tujuan menggerakkan ekonomi desa terwujud.
Pembagunan kawasan wisata olah raga ini berasal dari dana desa sebesar Rp780 juta dan dan Rp 5 miliar diambil dari laba Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Dana desa bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal tergantung pada kesepakatan masyarakat setempat
Berdirinya Dewi Rawe ini berawal dari keprihatinan warga setempat yang melihat tidak maksimalnya proyek wanadesa oleh Badan Lingkungan Hidup DIY sejak 2015.
Para pegiat pembaharuan desa tersebut langsung melakukan pengecekan kembali terkait dokumen risalah sidang pembahasan RUU Desa di rapat-rapat Pansus RUU Desa dan sidang Paripurna DPR RI tanggal 18 Desember 2013.
Pada 2019 alokasi anggaran dana desa pemerintah pusat bertambah Rp23 miliar, atau meningkat menjadi Rp249 miliar.
Sejak dana desa diberikan pada 2015, infrastruktur menjadi fokus pembangunan di desa-desa.
Penegakan hukum bukan berarti berlomba-lomba kejar target perkara tetapi tingkatkan kesadaran hukum
Eko mengatakan pelaksanaan dana desa diawasi kejaksaan, kepolisian, satgas dana desa, masyarakat dan media massa.
Penandatanganan perjanjian kerja sama itu melibatkan 354 desa di Kabupaten Cianjur.
BUMDes yang bernama Panggung Lestari sudah mampu melakukan pengolahan sampah dengan baik sehingga menjadi bisnis yang menghasilkan bagi desa.
JK menyebut kebijakan penggajian aparat desa sudah direncanakan sejak lama dan memang baru selesai saat ini. Meskipun menjelang pilpres, pemerintahan harus tetap berjalan
Asisten Pemerintah dan Kesra Yulizar Adnan mengatakan, di Babel ada 309 desa. Namun yang sudah memiliki BUMDes baru 270 desa. Sementara sisanya 39 desa belum memiliki BUMDes.
Saat ini infrastruktur dan perekonomian masyarakat desa sudah jauh lebih baik dibandingkan periode-periode sebelumnya.
Mendes menjelaskan beberapa BUMDes bisa membayar pajak lebih besar dibandingkan dana desa yang diterima. Hal itu menandakan pertumbuhan desa maju pesat
Pelbagai praktik penyimpangan dalam pendistribusian dana desa, serta minimnya pemahaman para kepala desa mengenai prinsip pertanggungjawaban keuangan, berpotensi menimbulkan konflik dan permasalahan hukum di tengah masyarakat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved