Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
“Dalam Rapat Timus dan Timsin yang dilangsungkan terdapat 3 draft RUU yang sudah berhasil di sinkronisasi yaitu, RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Papua Tengah
Ormas Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat minta Pemerintah genjot Sumber Daya Manusia asli orang Papua untuk mengisi rencana Daerah Otonomi Baru di Papua dan Papua Barat.
Menurut Mendagri, pemekaran tersebut bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
RUU tersebut terkait pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
“Bagi OAP di kampung, rencana DOB justru semakin menyingkirkan mereka dari tanah mereka sendiri,” katanya ketika dihubungi, Senin.
Tito menegaskan, Presiden Jokowi memberi perhatian serius pada pembangunan dan kemajuan Papua.
Pj Gubernur Kirim Dokumen Deklarasi Rakyat Papua Barat Dukung Otsus dan DOB ke Presiden Jokowi
Ia mengaku deklarasi dukungan DOB dan Otsus Jilid 2 ini adalah atas persetujuan bupati lainnya yang ada di wilayah Meepago atau wilayah adat dan atas nama seluruh masyarakat Mimika
Selain itu, peserta rapat juga bersepakat untuk mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan wilayah adat.
Untuk mengejar ketertinggalan itu dibentuk daerah otonomi baru.
“Kita harus betul-betul bekerja sama, tidak mungkin pemerintah saja, tidak mungkin pemerintah daerah saja, semuanya. Dan, semuanya itu kami katakan adalah untuk orang asli Papua,"
Komisioner KPU RI Idham Holik menerangkan DOB Papua bisa disertakan jika Undang-Undangnya disahkan tahun ini.
MRP Provinsi Papua menyesalakn pertemuan Presiden Joko Widodo dengan delegasi MRP Papua Barat dan sejumlah orang yang merupakan anggota MRP Papua di Istana Bogor, Jumat (20/5).
Tercatat 1.841 personel TNI/Polri dikerahkan untuk membubarkan aksi demo menolak daerah otonomi baru (DOB) dan otsus jilid III pada hari Selasa (10/5) di Kota dan Kabupaten Jayapura.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved