Majelis Rakyat Papua Tolak Pengesahan Daerah Otonomi Baru Papua

MAJELIS Rakyat Papua (MRP) menolak proses pengesahan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua. Pasalnya, ungkap Ketua MRP Timotius Murib, proses pembentukan DOB tanpa melibatkan MRP dan masyarakat Papua kebanyakan.

“Kami dari MRP secara konsisten tetap menolak DOB yang dilakukan pemerintah pusat,” katanya dalam keterangan pers, Rabu.

Menurut Timotius, DOB merupakan konsekuensi dari revisi ketiga UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Namun demikian, tambahnya, revisi tersebut dilakukan secara sepihak tanpa kajian akademis yang memadai.

“Apalagi dalam revisi tersebut pemerintah mencabut wewenang MRP dalam membentuk DOB,” jelasnya.

Artinya, menurut Timotius, pengesahan DOB dan juga revisi UU Otsus yang dilakukan DPR RI dan pemerintah menabrak semua proses hukum yang berlaku.

“Wajar saja orang asli Papua marah dan menolak pengesahan pemekaran,” pungkasnya.

Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-OPM Sebby Sambom menegaskan, pihaknya mengancam akan membunuh para pendatang yang masuk ke wilayah pemekaran.

“Kami akan lakukan cara kami, maka jangan salahkan TPNPB, rakyat Indonesia harus soroti pemerintah jika kami bunuh orang Indonesia yang datang ke wilayah pemekaran baru,” tegasnya. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi