Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
"Langkah yang diambil presiden tepat, terbukti harga minyak goreng langsung turun," kata Julio,
"Kalau memang ada hal seperti itu (aliran dana ekspor CPO untuk penundaan Pemilu 2024 dan pencapresan) nanti pas pembuktian-pembuktian akan keluar sendiri," ujarnya.
"Kami memahami arahan Presiden RI untuk segera tercapai melimpahnya ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di masyarakat,"
Sebagai instansi kepabeanan yang mengemban fungsi sebagai fasilitator perdagangan, Bea Cukai mempunyai tugas mengawasi larangan ekspor sementara tersebut.
Nirwala mengimbau kepada para pelaku usaha, khususnya eksportir CPO dan produk turunannya untuk mematuhi ketentuan yang telah berlaku.
Selain itu, mereka tidak terhubung dengan pabrik pengolahan kelapa sawit alias setiap hari menjual ke tengkulak atau pengepul buah sawit.
"Keputusan ini diambil dengan sangat saksama, memperhatikan perkembangan hari demi hari situasi ketersediaan minyak goreng curah untuk masyarakat."
Satu kapal Indonesia yang membawa 13 juta MT CPO termasuk yang diamankan.
kebijakan pelarangan ekspor CPO berlaku untuk semua produk minyak kelapa sawit.
Dewan Pakar Apkasindo Syaiful Bahari mengatakan keuntungan yang diraup pabrik kelapa sawit selama empat hari dengan membeli tandan buah segar sawit murah dari petani.
"Jangka waktu larangan ekspor sampai minyak goreng di masyarakat bisa menyentuh harga yang ditargetkan yaitu Rp14 ribu per liter secara merata di seluruh wilayah Indonesia," kata Airlangga.
Empat pabrik sawit lain, yakni PT Usaha Sawit Mandiri, PT Surya Andalan Primatama, PT Bumi Mentari Karya, dan PT Sentosa Sejahtera Sejati mulai tutup pada Sabtu (30/4).
PELARANGAN ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng (migor) akan mempengaruhi kinerja perdagangan internasional Indonesia.
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku, saat ini harga Tanda Buah Segar (TBS) milik petani sawit sudah anjlok ke Rp1000 akibat kebijakan larangan ekspor.
Dia memperkirakan kemampuan tangki CPO milik produsen-produsen di Indonesia aman untuk kapasitas seperti itu.
Kebijakan harga eceran tertinggi (HET) dinilai tepat, namun sayangnya pemerintah tidak menjalankan kebijakan tersebut secara tegas karena tidak dilakukan pengawasan yang ketat.
Pemerintah perlu mengakomodir siklus perdagangan CPO, bukan serta merta stop ekspor, itu bukan solusi menyeluruh
Intervensi pasar pelarangan ekspor CPO selaku bahan baku minyak goreng tersebut merupkan langkah untuk membawa keadilan bagi masyarakat.
Ketua Bidang Komunikasi GAPKI Tofan Mahdi menegaskan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah untuk setiap kebijakan pemerintah terkait sektor kelapa sawit.
Presiden menegaskan akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan yang telah diputuskan itu. Sehingga, ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga yang terjangkau.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved