Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
"Prioritasnya siapa saja, memang sudah jelas dan ada hak tagihnya. Jadi semua (obligor dan debitur yang terlibat) menjadi prioritas, karena sudah 20 tahun," tegas Sri Mulyani.
Mahfud berharap obligor dan debitur kasus BLBI dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut uang negara ini secara baik dengan pemerintah.
Pemerintah sudah mengantongi daftar obligor dan debitur yang menerima dana BLBI maupun dana dari pinjaman bank yang dibantu negara.
Sri Mulyani menyatakan hal itu akan dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena nama dan perusahaan para obligator BLBI sudah jelas.
Satgas ini dibentuk untuk menagih utang sebesar Rp110,4 triliun dari para obligor atau debitur yang terlibat dalam kasus BLBI pada tahun 1997-1998.
Menko Polhukam Mahfud MD menyambangi KPK meminta data terkait aset kasus BLBI yang sebelummya pernah diusut KPK.
Mahfud mengaku bingung dengan masyarakat yang tidak setuju kasus BLBI dipegang pemerintah
Mahfud MD meminta KPK menjadi pemantau penagihan utang BLBI yang dilakukan satgas BLBI dan menjaga independensi lembaga antikorupsi itu.
Namun Sri Mulyani enggan merinci 22 obligor yang dimaksud. Menurutnya, hal itu akan disampaikan oleh satgas yang dibentuk pemerintah.
Neeh.. Jaminannya GEDUNG MANGKRAK!! Dasar otak MANGKRAK!!!
Mahfud menerangkan, kebocoran dari BLBI sudah diantisipasi pemerintah pada masa Presiden Soeharto melalui pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
Sebelumnya, Mahfud menyebut satgas akan menagih utang senilai Rp110 triliun dari 48 obligor.
PKS menilai pembentukan Satgas BLBI sebagai pil penenang publik terhadap terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh KPK.
Yenti Garnasih meminta pemerintah untuk memilah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang masih dalam ranah pidana.
KPK menyatakan kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI yang menjerat Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim bisa kembali digali.
KPK bakal buka kasus itu jika ada bukti yang menyebutkan Sjamsul dan Itjih melakukan rasuah di luar hubungan dengan Syafruddin.
Ghufron mengatakan kerugian negara dari tindakan Sjamsul dan Itjih bukan ranah pidana. Tindakan keduanya masuk ke dalam ranah perdata.
Tujuannya untuk penarikan hak tagih lewat jalur perdata dengan aset mencapai Rp110 triliun. Menko Polhukam telah berkoordinasi dengan KPK untuk melengkapi upaya perdata BLBI.
Pemerintah sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dan BLBI pada 6 April 2021.
Setelah reses, Komisi III DPR RI akan memanggil KPK hingga Dewan Pengawas (Dewas) untuk dimintai keterangannya terkait SP3 BLBI tersebut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved