Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Kepala Negara berharap akselerasi penyaluran BLT BBM dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga, pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga.
BANTUAN langsung tunai (BLT) kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tahap pertama di Sumatera Selatan (Sumsel) ditarget selesai dalam dua pekan mendatang.
PEMKAB Banjarnegara, Jawa Tengah (Jateng) mengalokasikan dana bantuan sosial (bansos) hingga Rp4,7 miliar.
Kemensos menyiapkan bantuan dan menjalin koordinasi dengan pihak terkait di Kabupaten Memberamo Tengah Provinsi Papua.
Pada Jumat (9/9) malam, Kemnaker telah memproses pencairan BSU tahap pertama bagi 4,36 juta pekerja atau buruh, dengan anggaran mencapai Rp2,61 triliun.
Perubahan jumlah penerima BSU itu dikarenakan adanya penurunan angka pengangguran dalam setahun terakhir. Serta, persyaratan seperti penerima BSU tidak boleh menerima bansos lain.
Pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial senilai Rp24,17 triliun untuk menyasar 40% kelompok masyarakat terbawah. Mulai dari BLT BBM, bantuan subsidi upah, hingga perlindungan sosial.
Sektor transportasi menjadi sektor yang paling terdampak kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Terlebih, peran transportasi bagi penyangga mobilitas masyarakat dan arus barang.
Pemerintah Pakistan telah mengumumkan keadaan darurat dan mengerahkan militer untuk menangani 'Bencana Skala Epik'. Sebab, curah hujan tinggi melanda wilayah Pakistan sejak Juni lalu.
PEMKAB Lamongan, Jawa Timur masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dari Pemerintah Pusat terkait rencana penyaluran bantuan sosial kompensasi penaikkan bahan bakar minyak (BBM).
Kepala Negara berharap penyaluran bantuan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah penaikan harga BBM dan dampak pandemi covid-19.
Pemerintah memperkirakan dengan tambahan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM, dapat menahan pertambahan angka kemiskinan.
Pemerintah menyalurkan bantuan sosial untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM. Untuk BLT BBM, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga.
Program bantuan tersebut bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat. Apalagi, kondisi perekonomian tengah mengalami tekanan, baik dari faktor domestik maupun eksternal.
BSU merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah, untuk membantu 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.
Bantuan terhadap masyarakat dan korban terdampak bencana embun beku dan hujan es di Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, Papua, mulai disalurkan.
Pihak kepolisian masih menyelidiki temuan beras bantuan presiden yang ditimbun di wilayah Depok, Jawa Barat. JNE beralasan bahwa penimbunan dilakukan karena beras sudah rusak.
Pendekatan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan harus melalui diskusi ilmiah yang berbasiskan data. Sehingga, ragam kebijakan dapat tepat sasaran.
Kemensos melalui Korpri dan Sentra Handayani menggelar sunatan massal bagi anak-anak di wilayah Jakarta di Sentra Handayani, Jakarta Timur pada Kamis (21/7).
Menurut Kepala Negara, berapapun nominalnya, penyaluran bansos sangat bermanfaat bagi rakyat kurang mampu. Apalagi setelah terdampak pandemi covid-19.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved