Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KANTOR Staf Presiden (KSP) melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) di berbagai daerah. Salah satunya, Desa Cikakak di kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo menjelaskan bahwa monitoring di Desa Cikakak, sebagai tindak lanjut terhadap keluhan sebagian penerima BLT dan sembako. Dalam hal ini, terkait penarikan iuran untuk acara Sedekah Bumi atau Bumian 2023.
Keluhan tersebut bahkan viral di media sosial dan menjadi pemberitaan media massa. Tepatnya, setelah ada unggahan foto kuitansi yang di atasnya tertulis; untuk pembayaran: memotong Rp100 ribu BLT untuk bumian tahun depan.
Baca juga: Ketua RT di Brebes Kembalikan Dana BLT BBM yang Dipotong
Abraham menjelaskan telah dilakukan verifikasi lapangan dengan menemui aparat desa, ketua RT dan warga setempat pada Jum'at (23/9) ini. Fakta yang muncul adalah tidak pernah terjadi pemotongan BLT BBM untuk iuran sedekah bumi desa.
"Tidak ada pemotongan BLT BBM. Semua keluarga penerima manfaat terkonfirmasi menerima BLT dengan utuh," tegas Abraham dalam keterangannya.
Munculnya isu pemotongan BLT BBM karena pengumpulan iuran sedekah bumi berdekatan dengan pelaksanaan penyaluran BLT BBM. Alhasil, terjadi miskomunikasi antara warga dan pengurus RT.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga mengimbau Kepala Desa dan Ketua RT untuk lebih berhati-hati dalam sosialisasi iuran. Sehingga, tidak memunculkan kesan adanya pemotongan bantuan sosial.
Baca juga: Pemerintah Miliki Peta Jalan Reformasi Subsidi
Untuk masyarakat, Abraham meminta agar tidak ragu bertanya kepada aparat desa atau RT, jika mendapati penarikan iuran. Dengan begitu, tidak muncul berita bohong atau hoaks yang justru menimbulkan ketegangan.
"Paling penting, jangan pernah takut melapor ke penegak hukum, kalau menemukan atau mengalami pemotongan BLT BBM," pungkasnya.
Selain di Desa Cikakak, tim Kantor Staf Presiden bersama Kemenko PMK juga melakukan monitoring penyaluran BLT BBM di beberapa daerah lain. Seperti, Garut dan Tasikmalaya di wilayah Jawa Barat.(OL-11)
Pemberian BLT hari ini merupakan kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 2022 lalu.
Kementerian Keuangan yang telah melakukan pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Periode Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp98,77 triliun (termasuk pajak).
Muhammad Rudi menjelaskan dalam penyaluran BLT BBM, Pemko Batam menggandeng PT Pos Indonesia karena percaya dengan kinerja BUMN tertua ini dalam menyalurkan bantuan.
PT Pos Indonesia mengejar waktu penyaluran BLT BBM tahap 2, PKH, dan bansos sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) tidak melebihi target yang ditetapkan Kemensos.
Alokasi BLT BBM, PKH, Bansos Sembako di Lumajang sebanyak 89.167 keluarga penerima manfaat (KPM). Saat ini, realisasi penyaluran sudah 98,5 persen,
Menurut Nindy, bantuan yang direalisasikan pemerintah dalam bentuk tunai itu akan mampu menjaga daya beli masyarakat
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
Perkumpulan Warga Miskin Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) melaporkan carut marut penerimaan peserta didik baru atau PPDB ke Presiden Jokowi
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Ngabalin memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut campur dalam pemilihan pj gubernur Sumatra Utara.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi Hasil Survei Litbang Kompas terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi berada di angka 75,6%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved