40 Masyarakat Terbawah Tanggung Rp8 Triliun Akibat Kenaikan Harga BBM

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa 40% masyarakat terbawah menanggung sekitar Rp8 triliun akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Rinciannya, untuk 40% terbagi dalam empat bagian, yakni Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4. Adapun desil 1 adalah rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan yang paling rendah. Diketahui, 10% orang miskin terbawah menanggung Rp1,6 triliun akibat penaikan harga BBM.

Lalu, Desil 2 yang merupakan masyarakat kelas menengah ke bawah yang rawan miskin menanggung beban Rp1,7 triliun. Untuk Desil 3 ialah masyarakat kelas menengah yang rentan miskin, jika terjadi goncangan ekonomi menanggung beban Rp2 triliun.

Adapun Desil 4 merupakan masyarakat mampu secara finansial, namun jika ada goncangan ekonomi, menjadikan mereka hampir miskin. "Makanya, kita harus berikan bantalan sosial yang lebih besar daripada Rp8 triliun," jelas Kepala BKF Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu, Selasa (6/9).

Pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp24,17 triliun, untuk menyasar 40% kelompok masyarakat terbawah tersebut. Mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU) dan Perlindungan Sosial (perlinsos) sebagai pengalihan subsidi BBM.

Untuk alokasi program BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun dengan total sasaran 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan, untuk anggaran BSU 2022 sebanyak Rp9,6 triliun dan sisanya untuk perlinsos.

"BSU ini untuk desil 2,3 dan 4. Ada juga penerima bantuan lainnya dari desil 5,6 dan 7. Ini yang membuat pemerintah yakin BLT ini akan menahan beban yang ditanggung masyarakat miskin dan rentan miskin," imbuhnya.

Pihaknya optimistis besaran bantuan dari pemerintah akan melebihi jumlah biaya yang ditanggung masyarakat terbawah. Pun, tingkat kemiskinan diproyeksikan tidak meningkat pada tahun ini, meski terjadi kenaikan harga BBM.

"Bahkan, ada peluang bisa kita turunkan lagi tingkat kemiskinan, akibat kita berikan bantalan daripada beban tambahan yang harus ditanggung masyarakat 40% terbawah," pungkas Febrio.(OL-11)