Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Perempuan saat ini juga layak untuk mendapati jabatan hakim, jaksa dan lembaga-lembaga yudisial lainnya termasuk Komisi Yudisial.
Kali ini, relawan pendukung Bacaleg DPR dai PDI Perjuangan membagikan sembako kepada masyarakat di Kecamatan Pendurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah..
RUU PPRT akan menjadi payung hukum yang melindungi, baik pekerja rumah tangga di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Ketua Relawan Sedulur Saklawase, Sayoga mengatakan, bantuan sosial diserahkan kepada warga Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dan menggelar pengajian bersama dengan Ibu-ibu.
Relawan Sedulur Saklawase juga menyerahkan bantuan sosial kepada Komunitas Ibu-ibu Muslimat Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang.
RUU PPRT diharapkan segera mendapat surat presiden (surpres) untuk pembahasan di tingkat pemerintah dan DPR.
Jika STR berlaku seumur hidup, banyak nakes atau dokter yang sulit diawasi karena setiap periode tertentu semestinya ada pengawasan atau peninjauan ulang soal izin praktiknya.
DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membahas nasib Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Selasa (21/3).
Beleid RUU PPRT akan dibawa dalam rapat paripurna DPR 21 Maret untuk disahkan menjadi inisiatif DPR.
Willy yakin daftar inventaris masalah (DIM) telah disusun oleh pemerintah sehingga pembahasan RUU PPRT dapat segera dilakukan.
FORUM Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut DPR seperti pahlawan kesiangan karena baru getol membela rakyat jelang Pemilu 2024.
Fraksi NasDem DPR RI mendesak Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI untuk segera membawa RUU PPRT untuk masuk Sidang Paripurna dan menyayangkan isu penundaan pengesahan RUU PPRT.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Lestari Moerdijat mengungkap Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat harus segera disahkan untuk lindungi perempuan adat.
SAAT ini Badan Legislatif (Baleg) DPR sudah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan menjadi usulan inisiatif DPR walau Fraksi PKS menolak usulan tersebut.
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan ruang kepada presiden dalam kondisi tertentu untuk menerbitkan Perpu.
Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo mengatakan dalam penyusunan RUU, DPR ingin memastikan kualitas produk perundangan-undangan yang baik bukan sekadar cepat.
. Setelah persetujuan di Baleg, maka RUU Kesehatan akan disahkan sebagai RUU insiatif DPR dalam rapat paripurna mendatang.
ANGGOTA Komisi IX DPR Yahya Zaini menyampaikan kalau Omnibus Law Kesehatan merupakan titipan pemerintah agar menjadi usulan inisiatif DPR.
Omnibus law kesehatan versi terakhir memuat beberapa hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan secara universal dan Pancasila, serta hak-hak publik.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan disebut tidak transparan dan diduga menjadi alat untuk meliberaslisasi sektor kesehatan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved