Berita Terbaru Penyelenggara Negara Hari Ini

Kejagung Bidik Penyelenggara Negara dalam Kasus Samin Tan

Febrie menjelaskan, pihaknya masih memeriksa sejumlah saksi untuk menjerat pihak penyelenggara negara dalam kasus ini.

KPK: Pelaporan LHKPN Capai 91,23% Jelang Penutupan, Legislatif Paling tidak Patuh

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).

KPK Sebut Lebih dari 96 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN, Tenggat 31 Maret

Sampai 11 Maret 2026, baru 67,98% penyelenggara negara yang menyerahkan LHKPN, padahal batas waktu sampai 31 Maret.

KPK Kini Leluasa Usut Korupsi Pejabat BUMN

KPK menyambut baik pengesahan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Regulasi baru ini dianggap menghapus polemik soal status pejabat BUMN 

Setyo Budiyanto: Revisi UU BUMN Baru Kebiri Kewenangan KPK

KPK menegaskan beleid baru dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengebiri kewenangan lembaga antirasuah menyidik kasus korupsi.

Polemik UU BUMN, DPR : Pelaku Korupsi Tetap Harus Diproses Hukum 

status direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang bukan lagi penyelenggara negara. Anggota DPR menegaskan pelaku korupsi tetap harus diadili meskipun bukan penyelenggara negara. 

Direksi BUMN bukan Penyelenggara Negara, Pengamat: Upaya Legalisasi Korupsi

"Saya rasa ini semacam bentuk penyelundupan hukum yang pada akhirnya seolah-olah melegalisasi "tindak pidana korupsi" dalam UU BUMN yang baru ini,"

KPK Pelajari UU BUMN soal Status Direksi bukan Penyelenggara Negara

KPK akan mempelajari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengaitkan tugasnya dalam melakukan penindakan.

Erick Pastikan Perubahan Status Direksi-Komisaris di UU BUMN tak Hambat Penindakan Korupsi

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara menanggapi UU BUMN. Perubahan status direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang saat ini tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara.

108.869 Pejabat belum Lapor LHKPN, Pengamat: tidak Ada Ketegasan dari Presiden

108.869 penyelenggara negara belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode 2024

Penyelenggara Negara Pertontonkan Karakter Buruk

Republik Indonesia hari ini, menurut pemikir kebinekaan Sukidi, memerlukan pendidikan karakter karena negeri ini telah bergerak jauh tanpa panduan budi pekerti luhur.

Muncul Wacana Pembentukan Mahkamah Etika Awasi Penyelenggara Negara

Momentum saat ini sangat tepat untuk memulai pembentukan Mahkamah Etika Nasional

Unhas dan BPIP Soroti Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara

Unhas dan BPIP soroti kerapuhan etika penyelenggara negara

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia