Berita Terbaru JPPR Hari Ini

JPPR Soroti Politik Uang dan Perdebatan Sistem Pemilu Terbuka-Tertutup dalam RUU Pemilu

Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, yang sudah diterapkan sebelumnya, menyebabkan banyak calon legislatif (caleg) rentan terhadap kepentingan politik uang.

Pengamat Nilai Kodifikasi RUU Pemilu Perlu, Tapi Substansinya Harus Tetap Pro Rakyat

Menurutnya penting untuk menjaga substansi dan arah regulasi tetap berpihak pada rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

JPPR Sebut Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah Dapat Turunkan Praktik Politik Uang

Mita menurutkan dengan adanya jeda antara pemilu lokal dan nasional, proses pemutakhiran data pemilih tidak terputus dalam konteks 5 tahunan.

Parpol Mesti Ungkap Pendanaan ke Publik, Lebih lagi Duit yang Berasal dari APBN

Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Kritik Kebijakan Pemerintah Harus Tetap Jaga Tertib dan Mengedepankan Gagasan

Dalam konteks RUU TNI dan Polri, masyarakat sipil, khususnya kalangan mahasiswa, menyuarakan ketidaksetujuannya dengan cara demonstrasi.

Tangani Gugatan PAW DPR, MK Mesti Berpihak pada Kedaulatan Rakyat

Kalau mendasarkan pada pemaknaan pasal-pasal dalam konstitusi pada pokoknya kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan Pasal 1 ayat (2)  Undang-Undang Dasar UUD 1945.

PSU Berpotensi Dibanjiri Politik Uang, Penyelenggara Pilkada Diminta Lebih Tegas

Guslan menekankan bahwa dari 24 daerah yang melaksanakan PSU, ada beberapa daerah yang termasuk dalam kategori pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Pilkada 2024 Tunjukkan Parpol Sedikit Terfragmentasi

Konfigurasi atas kemenangan partai politik pendukung pasangan calon yang bukan berasal dari KIM Plus mencapai 29 daerah hasil keterpilihan. 

Penghapusan Ambang Batas Membuat Kondisi Politik Lokal Lebih Cair

Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.

JPPR Sebut Paslon Terang-terangan Lakukan Politik Uang, Bawaslu Diminta Kaji Serius 

JPPR menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu mengkaji lebih dalam soal politik uang yang merajalela di Pilkada 2024.

PR Prabowo Pebaiki Mutu Demokrasi

Di bawah pemerintahan dan kabinet ini ke depan tentu negara bangsa ini harus makin maju, produktif, koloboratif dan progresif ke depannya

Diduga Lakukan Asusila, Ketua KPU Dinilai tak Kapok

Koordinator JPPR Nurlia Dian Paramita menilai ketua KPU Hasyim Asy'ari tidak kapok pernah di sanksi DKPP dengan dugaan asusila. 

Pemerintah Perlu Pertimbangkan Status Honorer Penyelenggara Pemilu

PEMERINTAH didorong membuat kebijakan khusus untuk mempertimbangkan keberadaan tenaga honorer  penyelenggara pemilihan umum atau pemilu.

JPPR: Ungkap Caleg Pemilu 2024 yang Disokong Dana Narkoba!

JARINGAN Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mendesak pemerintah mengungkap nama-nama caleg yang terindikasi mendapat duit haram dari jaringan narkoba.

Caleg Pemilu 2024, Ini Yang Harus Diperhatikan Partai Politik

PARTAI politik (parpol) harus memperhatikan beberapa hal penting ini saat mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 2024.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia