Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERNYATAAN Saudara Haris Pertama pada Pelantikan DPP KNPI di Monumen Serangan Umum 1 Maret di Yogjakarta (23 Juli 2022), yang saat ini viral dibeberapa media sosial, dan menyebut-nyebut nama Menteri Perekonomian, yang juga Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Airlangga Hartarto. Merupakan sikap yang tidak bijaksana, jauh dari ciri khas pemimpin KNPI, arogan, serta menunjukan sikap tendensius dan kebencian pribadi yang tidak mendasar.
Harusnya saudara Haris bisa lebih bijak, tidak bersikap Jumawa, tendensius dan terkesan melecehkan martabat kemanusian seorang Tokoh nasional. Seorang pemimpin harus bijak merespon konflik dan kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun. Emosi seorang ketua Umum DPP KNPI harus menunjukan emosi tang berkualitas dan cerdas, bukan emosi kekanak-kanakan atau sikap yang menunjukan kekerdilan moral.
Adalah hal lumrah seorang tokoh nasional menerima silaturahmi dan audiensi dengan siapapun.
Sikap Saudara Haris yang tidak bijak, mengolok-olok dan begitu tendensius ketika menyebut nama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, adalah sebuah sikap yang paradoks, anti mainstream. Sebab jauh sbelum Haris aktif di KNPI, konflik KNPI sudah terjadi tapi sangat jarang orang secara terbuka menyerang pribadi orang lain.
Sebagai Mantan Sekjen DPP KNPI, saya menyayangkan dan menyatangkan, bahwa sikap ketua Umum DPP KNPI versi kongres pemuda KNPI di Maluku Utara, Haris Pertama yang mengolok-olok dan menyerang pribadi seorang Tokoh nasional (Menko Perekonomian Airlangga Hartarto) sangatlah tidak patut, tidak pantas dan tidak elegan.
Pemimpin dan tokoh kepemudaan harus memberikan warnah dan nilai-nilai moralitas yang baik. Bahkan dalam berkonflik pun penting seorang pemimpin pemuda yang nota bene ketua Umum DPP KNPI, harus bisa lebih bijak dan cerdas mengekspresikan sikapnya.
Jailani Paranddy.
Kader Golkar dan Pengurus DPP KNPI 2008-2011
KETUA Umum DPP KNPI Haris Pertama, SH, mengaku kagum dengan kultur interaksi dan suasana pluralitas yang terbangun di Universitas Brawijaya Malang.
Kabareskrim Polri dan jajarannya, dinilai Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama, tidak sensitif dalam menanggapi laporan masyarakat terkait dugaan penipuan robot trading Auto Trade Gold (ATG)
RAPAT pleno IV Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) pimpinan Haris Pertama diwarnai kericuhan saat pembahasan agenda dukungan Capres Pemilu 2024
KETUA Umum DPP KNPI, Haris Pertama, mengimbau kepada segenap pimpinan OKP agar tidak reaktif dan tabayun terhadap statement Bahlil Lahadalia atas kisruh du Munas HIPMI
KETUA Umum DPP KNPI, Haris Pertama, bersama rombongan dari Jakarta memberikan donasi 20 ton semen, kepada masyarakat korban gempa bumi di Taput, Sumut.
SOLIDARITAS dan doa untuk Aremania yang tengah berduka atas tragedi Kanjuruhan datang dari KNPI Pusat di bawah pimpinan Haris Pertama mendatangi Stadion Kanjuruhan Malang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perekonomian digital Indonesia terus berkembang dan akan berkontribusi besar bagi perekonomian dalam negeri.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut program makan siang bergizi gratis di pemerintahan Prabowo-Gibran belum tentu memakai susu.
Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) bersama menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, pada Selasa (30/7).
PEMERINTAH berupaya untuk menarik investasi masuk ke sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved