Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPR RI Puan Maharani turut merayakan Idulfitri. Dalam pesannya, Puan menyampaikan bahwa Idulfitri adalah momentum tepat untuk menguatkan solidaritas bangsa, khususnya pada masa pandemi covid-19.
"Merayakan Idulfitri sambil berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara di sekeliling kita. Terutama mereka yang terdampak pandemi,” ungkap Puan, Kamis (13/5).
Berdasarkan foto yang diterima oleh awak media, Puan melaksanakan salat Idulfitri di rumah dinas Ketua DPR RI. Puan melaksanakan salat Id berjemaah bersama keluarga dan para staf yang sehari-hari bekerja di rumah dinasnya.
Baca juga: Jokowi Bersilaturahmi Virtual dengan Wapres Ma'ruf
Puan bersama keluarga dan stafnya melaksanakan salat Idufitri dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti mengenakan masker dan menjaga jarak. Sebelumnya, putri Taufiq Kiemas itu mengajak masyarakat untu, merayakan Idul Fitri dengan saling memaafkan dan berbagi.
Menurutnya, Lebaran tahun ini tidak berbeda dengan Lebaran 2020. Pada tahun ini, pemerintah masih melarang tradisi mudik. Berkaitan dengan hal itu, sehari sebelumnya Puan mengapresiasi kinerja aparat gabungan yang menjaga pos penyekatan larangan mudik Lebaran.
Baca juga: Merenungkan Kembali Makna Idul Fitri
"Terima kasih atas kerja keras petugas kepolisian, TNI, pemerintah daerah, serta petugas lain yang terlibat dalam proses penyekatan. Tetap jaga protokol kesehatan saat bertugas," tutur Puan seusai meninjau pos penyekatan mudik Tol Jakarta-Cikampek, Rabu (12/5) kemarin.
Puan juga meminta pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian covid-19 yang tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. "Salah satu contohnya, kami minta kepada pemerintah, ini yang mewakili kementerian dan tentu saja TNI-Polri, ada keadilan dalam melaksanakan kebijakan," pungkasnya.(OL-11)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Anies Baswedan merespons ucapan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, yang membuka peluang partainya mendukung dia kembali maju di Pilgub Jakarta
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI Hamzah Haz. Hamzah dinilai sebagai tokoh yang teduh dan merangkul.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan parlemen Indonesia menyambut baik putusan Mahkamah Internasional yang menyebut pendudukan Israel di tanah Palestina sebagai tindakan ilegal.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lain.
Ketua DPR, Puan Maharani, memperingatkan potensi dampak luas dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved