Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Pengadilan Militer, Sidang Perdana 29 April

BERKAS perkara kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, resmi dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Kamis (16/4/2026). Adapun, empat anggota TNI ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus ini.

Oditur Militer Kolonel Chk Andri Wijaya menyatakan bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap, baik secara formil maupun materiil. Penyerahan berkas ini menandai beralihnya status para tersangka menjadi terdakwa.

“Keputusan penyerahan perkara dari perwira penyerah perkara (Papera) telah kami terima, sehingga perkara dengan nomor register 55/K/207/AL-AU/IV/2026 tanggal 13 April 2026 telah dilimpahkan dari Oditurat Militer II-07 Jakarta kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta,” ujar Kolonel Chk Andri Wijaya kepada wartawan, Kamis (16/4/2026).

Baca juga : Kasus Andrie Yunus Dilimpahkan ke Pengadilan Militer, Koalisi: Ancaman Impunitas Menguat

Dalam pelimpahan tersebut, terdapat empat orang terdakwa yakni Kapten NDP, Lettu DHW, Lettu SL, dan Serda EF. Oditurat Militer juga telah menyiapkan delapan orang saksi yang terdiri dari lima personel militer dan tiga warga sipil untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

"Pelimpahan ini dilengkapi dengan berkas perkara yang di dalamnya ada barang bukti dan tersangka empat tersangka, berikut saksi berjumlah delapan orang, di mana lima orang terdiri dari militer dan tiga orang dari sipil," tambah Andri.

Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, memastikan bahwa perkara ini sah secara hukum untuk diadili di peradilan militer. Hal ini didasarkan pada subjek hukum para terdakwa serta lokasi kejadian (locus delicti) yang berada di wilayah hukum mereka.

Baca juga : Sidang Eksepsi Kasus Pembunuhan Kacab Bank Digelar Hari Ini

"Pertama dari kewenangan mutlaknya, subjek: apakah militer? Kalau kita lihat dari empat terdakwa itu adalah militer, berarti masuk secara subjek. Kewenangan mutlak masuk. Kewenangan relatif: apakah lokusnya ada di Jakarta? Kemarin teman-teman sudah tahu bahwa lokusnya di sekitar Rumah Sakit Cipto, Salemba, itu masuk Jakarta, berarti menjadi kewenangan relatif Pengadilan Militer Jakarta," jelas Kolonel Chk Fredy.

Ia menambahkan, kesatuan para terdakwa juga berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Militer Jakarta. Berdasarkan kepangkatan para terdakwa, Kapten hingga Serda, sehingga kasus ini menjadi kewenangan penuh Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Oditur Militer telah menyiapkan dakwaan berlapis bagi para pelaku. Dakwaan primer menggunakan Pasal 469 ayat (1) jo Pasal 20 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Sementara dakwaan subsider Pasal 448 ayat (1) dengan ancaman 8 tahun, dan lebih subsider Pasal 467 dengan ancaman 7 tahun penjara.

"Itu kami gunakan untuk mendakwa para terdakwa karena kami sudah limpahkan kepada Pengadilan Militer sehingga status para tersangka sudah menjadi terdakwa," tegas Fredy.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dijadwalkan akan digelar secara terbuka pada Rabu, 29 April 2026. (Faj/I-1)