Polri Diharapkan Lebih Humanis dan Lepaskan Budaya Kekuasaan

SEJUMLAH elemen masyarakat yang tergabung dalam "Warga Sumatra" menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan reformasi di tubuh Polri. Dukungan tersebut disampaikan melalui diskusi publik strategis bertajuk “Menagih Janji Presisi: Membedah Ego Sektoral dan Budaya Kekuasaan Menuju Polri yang Melayani, Bukan Menguasai” yang digelar pada Kamis (5/3/2026).

Forum ini dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari aktivis mahasiswa hingga tokoh komunitas lokal, sebagai bentuk partisipasi publik dalam mempercepat implementasi visi Kapolri hingga ke tingkat bawah.

Perwakilan Warga Sumatra, Juan Aqskal menekankan bahwa transformasi Polri harus menjadi tanggung jawab kolektif antara institusi dan warga negara. Ia menyoroti pentingnya perubahan budaya organisasi yang lebih humanis.

Baca juga : Kontras Peringatkan Bahaya Pemolisian Politik

"Kami hadir bukan hanya untuk mengevaluasi, tetapi memberikan perspektif dari akar rumput. Warga Sumatra berharap visi 'Presisi' tidak berhenti di tataran manajerial, tetapi bertransformasi menjadi budaya pelayanan yang tulus," ujar Juan Aqskal, melalui keterangannya, Kamis (5/3/2026).

Dalam diskusi tersebut, para peserta menyoroti masih adanya sekat-sekat ego sektoral yang dinilai menghambat efektivitas penegakan hukum yang berkeadilan. Warga Sumatra mendorong Polri untuk segera meninggalkan budaya kekuasaan dan beralih sepenuhnya pada fungsi pengabdian.

Juan menambahkan, gerakan kolektif ini berkomitmen menjadi mitra kritis dan strategis bagi Polri. Masukan objektif dari masyarakat dianggap sebagai vitamin untuk mewujudkan institusi kepolisian yang modern dan dipercaya rakyat.

Baca juga : CSIS: Kultur Militeristik di Pendidikan Polri Jadi Akar Kekerasan Aparat

"Kami ingin mendorong Polri melepas sekat-sekat ego sektoral demi keadilan. Diskusi ini adalah ruang artikulasi gagasan progresif untuk pembenahan institusi," tambahnya.

Sebagai hasil akhir, forum diskusi ini merumuskan sejumlah rekomendasi profesional yang akan disampaikan kepada pihak kepolisian terkait. Salah satu poin krusial adalah usulan penguatan jalur komunikasi dua arah antara Kepolisian Daerah (Polda) dengan komunitas lokal.

Langkah ini dianggap penting untuk memitigasi potensi konflik sosial secara preventif di wilayah Sumatra. Dengan komunikasi yang terbuka, Polri diharapkan mampu mendeteksi dini permasalahan di masyarakat sebelum berkembang menjadi konflik besar.

"Diskusi ini adalah bentuk kepedulian kami. Kami yakin dengan keterbukaan terhadap masukan publik, Polri akan semakin kuat, profesional, dan dicintai masyarakat sebagai pelindung sejati," pungkas Juan. (H-2)