Jadi Sumber Konflik, Eks Ketum PBNU Usulkan Konsesi Tambang Dikembalikan

Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyampaikan pandangan terbarunya terkait polemik konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU. Pandangan ini dikemukakan Kiai Said saat menghadiri silaturahim di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada hari ini. 

Seperti dikutip situs resmi NU yakni, www.nu.or.id, setelah melalui evaluasi yang jernih terhadap persoalan terakhir, Kiai Said mengusulkan agar konsesi tambang sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah demi menghindari mudarat yang semakin nyata bagi jam’iyah.

Perubahan pandangan berbasis evaluasi Kiai Said pada awalnya memandang kebijakan pemerintah yang memberikan konsesi tambang kepada PBNU sebagai bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi NU dan sebagai peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi. 

Baca juga : Gus Yahya Lega Akhirnya Bisa Klarifikasi ke Rais Syuriyah

Pada saat itu, langkah tersebut dianggap tepat, selama dikelola dengan tata kelola yang kuat serta membawa manfaat nyata bagi warga NU. 

Namun, menurutnya, situasi yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir justru menunjukkan hal yang berbeda. Persoalan internal yang muncul di tubuh PBNU, perdebatan mengenai tata kelola, serta polemik yang melebar ke ruang publik telah menimbulkan kegaduhan yang merugikan organisasi.

“Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” ujar Kiai Said di hadapan para kiai dan santri Tebuireng. 

Baca juga : Selain Gus Ipul, Gus Yahya juga Pecat Gus Gudfan

Menjaga marwah jam’iyah Kiai Said menegaskan bahwa NU sebagai Jam’iyah Diniyah Ijtima’iyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) memiliki mandat spiritual dan sosial yang sangat besar. 

Karena itu, organisasi harus menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan polarisasi kader; mengganggu marwah dan independensi organisasi; memunculkan persepsi negatif publik terhadap NU; menyeret jam’iyah ke dalam dinamika bisnis dan politik yang berisiko tinggi; serta mengaburkan prioritas besar NU dalam pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat.

“NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya,” tegas Ketua Umum PBNU 2015-2021 itu. 

Kiai Said menambahkan bahwa kemajuan warga NU tidak bergantung pada konsesi tambang, melainkan pada penguatan pendidikan pesantren, ekonomi kerakyatan, beasiswa, kesehatan, dan digitalisasi layanan umat. 

“Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat,” tegasnya.(P-1)