Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGURUS Besar Nahdatul Ulama (PBNU) akan segera menetapkan Pj Ketua Umum yang akan dilakukan melalui rapat pleno pada hari Selasa, 9 Desember 2025.
Adapun yang akan diundang yakni seluruh Pengurus Besar Pleno Mustasyar, Pengurus Harian Syuriyah, A'wan, Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga PBNU dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Badan Otonom NU.
Ketua PBNU Bidang Pendidikan Prof Mukri menjelaskan pleno PBNU pekan depan akan dihadiri oleh seluruh pengurus, baik jajaran Syuriyah maupun Tanfidziyah plus badan otonom dan lembaga.
Mukri menjelaskan, penunjukan PJ ini penting untuk mempersiapkan agenda PBNU selanjutnya, yakni Muktamar NU yang akan dilaksanakan tahun depan.
"PJ harus berjalan, dipersiapakan untuk muktamar NU selanjutnya," bebernya saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (4/12).
Mukri juga menjelaskan pihaknya akn mengundang seluruh pihak terkait, khususnya pengurus Besar NU. Perihal kedatangan, sepenuhnya tanggung jawab perorangan.
"Kita tentu undang semua pihak dalam rapat pleno tersebut, kalau ada yang tidak hadir mungkin berhalangan," bebernya.
Lebih lanjut, nantinya dalam rapat pleno yang diadakan 9-10 Desember di Hotel Sultan ini, akan menghasilkan dua ketetapan yakni, Penyampaian Hasil Rapat Harian Syurlyah PBNU dan Penetapan Pejabat Ketua Umum PBNU. Untuk siapa yang akan menjabat, Mukri mengatakan semua keputusan tergantung rapat.
Perihal siapa yang akan menggantikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, Mukri mengatakan masih banyak tokoh yang masih bisa menempati posisi tersebut untuk memimpin NU.
"Banyak orang sangat layak yang berseliwreran, ada Nasaruddin Umar, KH Zulfa Mustofa, Syaiful lah Yusuf, dan Nusron Wahid," pungkasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh proses akan ditempuh dengan menjunjung tinggi nilai keulamaan, kehati-hatian, serta tata tertib organisasi.
PBNU mengimbau seluruh warga Nahdliyin untuk tetap tenang, menjaga ukhuwah, dan mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan PBNU agar tidak terpengaruh spekulasi yang berkembang di ruang publik. (P-4)
Seluruh keputusan dalam muktamar harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu.
Saifullah Yusuf menyatakan aspirasi Ketua PWNU se-Indonesia terkait waktu pelaksanaan muktamar selaras dengan keputusan internal organisasi.
DESAKAN agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera menggelar muktamar NU terus menguat. Kali ini, Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mendesak muktamar
PBNU usulkan pendekatan proporsional terkait wacana pelarangan vape. Fokus pada edukasi dan pengawasan distribusi untuk cegah penyalahgunaan narkotika.
Gus Fahrur memberikan dukungan penuh terhadap segala upaya pemberantasan narkoba.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf melakukan pertemuan dengan Kuasa Usaha ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyatakan seluruh persoalan internal PBNU telah selesai.
KH Muhibul Aman menegaskan keputusan Rapat Konsultasi Syuriyah PBNU dengan Mustasyar bersifat final, sah, dan mengikat, mengembalikan kepemimpinan Muktamar ke-34 NU
Keputusan islah dan Muktamar NU diambil melalui musyawarah yang mendalam dan penuh kehati-hatian dengan mengedepankan kepentingan Jam’iyah Nahdlatul Ulama.
PBNU menggelar Musyawarah Kubro di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.
Musyawarah Kubro yang digagas para Mustasyar dan sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) kembali digelar, kali ini di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Minggu (21/12).
PBMP DIY menegaskan bahwa Lembaga Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Ketua Umum PBNU
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved