Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni meminta Pemerintah Provinsi Papua terus memperbaiki pengelolaan data keuangan dan pembangunan agar kebijakan daerah lebih tepat sasaran dan akuntabel.
"Kualitas data yang baik menjadi fondasi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah," kata Fatoni di Jayapura, hari ini.
Menurut Agus, dengan data yang valid dan terintegrasi dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga provinsi akan memperkuat kinerja pemerintah dan memudahkan pengawasan publik terhadap program yang dijalankan.
“Pemerintahan dari tingkat dasar sampai tertinggi perlu memperbaiki sistem data agar semua bisa bekerja selaras," ujarnya.
Dia menjelaskan pemimpin yang sudah dipilih adalah pemimpin masyarakat, sehingga semua harus bersatu membangun Papua.
"Saya sebagai mantan Penjabat Gubernur Papua sangat berharap agar seluruh masyarakat setempat menjaga citra dan martabat Papua melalui penyebaran informasi positif tentang berbagai kegiatan pembangunan, keagamaan, sosial, serta potensi budaya dan seni daerah," katanya lagi.
"Untuk itu mari bersama terus menyebarluaskan hal-hal baik agar masyarakat luar memahami Papua secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Publikasi yang positif maka akan memperlihatkan bahwa negara hadir di tengah masyarakat,” ujarnya lagi.
Dia menjelaskan, pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pada 6 Agustus lalu yang berjalan sukses menjadi bukti kedewasaan demokrasi di Papua.
“Itu pencapaian sejarah yang perlu dijaga dengan kerja keras dan kebersamaan untuk masa depan Papua yang lebih maju,” katanya.
Sebelumnya pada Jumat (31/10) Agus Fatoni menghadiri kegiatan lepas sambut gubernur dan wakil gubernur serta ibadah bersama dengan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen bertempat halaman Kantor Gubernur Papua.(Ant/P-1)
Pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua ini diharapkan menjadi langkah baru dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan mengatasi kesenjangan di Tanah Papua.
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved