Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan kepada para pembantunya untuk bekerja dengan baik. Itu termasuk untuk mengubah sistem yang selama ini dinilai telah memberikan celah untuk orang melakukan korupsi. Dia menganggap korupsi di Indonesia berada dalam kategori yang parah lantaran itu dimungkinkan oleh sistem.
Perubahan dan perbaikan sistem itu menurutnya dapat dilakukan dengan baik. Apalagi banyak para pembantunya yang mengenyam pendidikan tinggi dan memiliki gelar bergengsi.
"Begitu banyak S3, kalau tidak bisa memperbaiki sistem, kelewatan itu," kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda Akad Massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Serah Terima Kunci di Cileungsi, Bogor, Senin (29/9).
Dalam kesempatan itu, hampir semua pembantu presiden yang mengaku mengenyam pendidikan S3, yakni, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa; Menteri Ketenagakerjaan Yassierli; Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Perubahan sistem diperlukan agar Indonesia tak lagi mengalami kebocoran. Itu dimaksudkan pada pengelolaan sumber daya alam yang selama ini berada di tangan-tangan serakah lantaran hanya mengutamakan kepentingan pribadi. Kebocoran itu juga disebut bernilai fantastis dan sedianya dapat digunakan untuk mendukung program-program pemerintah.
"Banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia daripada tinggal di Indonesia ini segera harus kita ubah saudara-saudara sekalian. Ini adalah salah sistem," tutur Prabowo.
"Saya minta profesor-profesor yang pintar-pintar gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa, rakyat Indonesia," pungkasnya. (Mir/I-1)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved