Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dave Akbarshah Fikarno yang karib disapa Dave Laksono menuturkan, penempatan personel TNI di gedung DPR hanya bersifat sementara. Sebab, pengamanan objek vital sipil seperti gedung parlemen sedianya berada di bawah koordinasi Kepolisian.
"Perlu ditegaskan bahwa secara kelembagaan, pengamanan objek vital sipil seperti DPR RI pada prinsipnya berada di bawah koordinasi Polri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya saat dihubungi, Minggu (21/9).
Dave mengatakan dapat memahami maksud dari Menteri Pertahanan yang menempatkan personel TNI di gedung DPR. Menurutnya itu sebagai respons untuk menjaga ketertiban atas dinamika yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Dia turut meyakini langkah menhan itu hanya bersifat sementara hingga situasi dianggap lebih kondusif. Sejauh ini juga belum ada pembahasan resmi di internal DPR mengenai kemungkinan permanennya keterlibatan TNI dalam pengamanan di gedung DPR.
Komisi I DPR, kata Dave, akan mencermati perkembangan tersebut secara seksama, termasuk dari sisi tata kelola pertahanan dan hubungan sipil-militer. "Prinsipnya, setiap kebijakan pengamanan harus proporsional, sesuai koridor hukum, dan tidak mengaburkan fungsi serta peran masing-masing institusi," jelasnya.
"Kami akan terus berkoordinasi lintas komisi dan lembaga terkait agar penanganan isu ini tetap berjalan dalam semangat demokrasi dan konstitusionalitas," pungkas Dave. (Mir/P-1)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Selain pengamanan mudik, Budi mengaku juga memastikan kesiapan transportasi dan sarana prasarana baik di darat, laut, dan udara. Kemudian, kesiapan bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Secara keseluruhan personel yang disiagakan pada masa Nataru mencapai 3.621 orang dan mereka akan disebar ke sejumlah wilayah di Jakarta.
Adapun pasukan dari TNI yang dikerahkan sebanyak 4.300 personil, sedangkan dari Polri sebanyak 4.730 personil
Sistem pengamanan data yang ada di Indonesia sejauh ini masih sangat minim, sehingga seringkali terjadi serangkaian pembobolan data
Polri juga menyiapkan berbagai langkah sosialisasi untuk mendukung fungsi kehumasan agar gaung penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali semakin meluas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved