Pengamat: Respons Cepat DPR Harus Dibarengi Transparansi dan Partisipasi Publik

‎PENGAMAT politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai langkah cepat DPR menghapus sejumlah tunjangan dan fasilitas bagi anggota sebagai bentuk respons terhadap desakan publik patut diapresiasi.

‎Namun, ia menekankan bahwa keputusan itu masih belum menyentuh akar persoalan.

‎“Langkah responsif DPR perlu diapresiasi meskipun itu belum menyeluruh. Akan lebih baik juga kalau partai politik turut mengambil langkah serupa dengan melakukan evaluasi internal,” ujar Wasisto kepada Media Indonesia, Senin (8/9).

Baca juga : Abaikan Kepentingan Perempuan, DPR Punya Catatan Buruk Legislasi termasuk RUU PPRT

‎Ia menilai, apresiasi publik tidak akan cukup jika DPR tidak membuka ruang pengawalan lebih luas. Menurutnya, bentuk pengawalan dapat dilakukan dengan menghadirkan saluran partisipasi interaktif bagi masyarakat.

“Misalnya, info kontak dan alamat surat elektronik tiap anggota dewan per fraksi yang bisa dihubungi, disiarkan di kanal resmi DPR, baik website maupun media sosial,” jelasnya.

Wasisto juga menegaskan perlunya DPR, baik sebagai institusi maupun individu legislator, bersikap lebih komunikatif terhadap publik.

Baca juga : Pengamat: Revisi UU MD3 Sulit Bergulir

Rencana kerja dan program legislasi yang akan disusun harus dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui arah kebijakan yang sedang dibahas.

‎“Transparansi dan partisipasi publik menjadi kunci agar setiap produk undang-undang maupun kebijakan yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.

Menurut Wasisto, momentum respons cepat DPR ini seharusnya dijadikan pijakan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap parlemen.

‎“Publik tidak hanya ingin DPR memangkas tunjangan, tetapi juga memastikan akuntabilitas kerja legislator berjalan nyata,” pungkasnya. (H-3)