Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
Ia mengatakan dengan pemberian pengampunan ini, Presiden Prabowo mengoreksi model pemidanaan di era Jokowi. Ia mengatakan Presiden Prabowo tidak ingin seperti Jokowi yang dalam masa pemerintahannya hukum seolah hanya tajam kepada mereka yang kritisi dan oposisi, tapi tumpul terhadap para pendukung Jokowi.
"Pemidanaan aktivis kritis yang begitu banyak di era Jokowi, termasuk di dalamnya delik makar, sebagai bagian dari cara Jokowi meredam oposisi. Hukum dipergunakan untuk menghujam oposisi. Dengan delik yang di pengadilan terasa dipaksakan," kata Ray, melalui keterangannya, Sabtu (2/7).
Ia mengatakan pada kasus Hasto dan Tom, banyak data, kesaksian, dan logika hukum yang tidak kuat. Akan tetapi, tetap dipaksakan. Ia menyoroti dasar pertimbangan hukum kepada Tom disebabkan karena menjalankan kapitalisme atau putusan hukum kepada Hasto karena disebut memberi dana bagi pelaku suap.
"Keduanya lemah dari segi logika dan hukum. Tapi tetap dibuat sebagai dasar untuk menghukum. Dari aspek ini, pemberian amnesti dan abolisi Prabowo ini dirasa tepat," katanya.
Di sisi lain, Ray mengatakan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto akan berdampak pada perpolitikan Indonesia. Ia mengatakan secara politik, pemberian amnesti kepada Hasto akan membuat PDIP seperti berutang budi pada Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti.
"Pembebasan Hasto ini, tentu membuat PDIP seperti berutang budi terhadap Prabowo," kata Ray.
Selain itu, Ray mengatakan pemberian amnesti kepada Hasto ini juga berimplikasi pada hubungan antara Prabowo dan Megawati. Ia mengatakan hubungan Megawati dengan Prabowo akan semakin dekat. (H-3)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved