Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERLINDUNGAN negara atas hak dan kebebasan beragama dipandang masih cukup lemah dan buram. Pembubaran dan perusakan rumah doa di Padang menjadi salah satu kasus lemahnya jaminan masyarakat untuk memilih keyakinan dan mengekspresikannya.
Demikian disampaikan Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena menanggapi kasus pembubaran kegiatan keagamaan dan perusakan rumah doa di Padang belum lama ini.
"Ini adalah potret buram kehidupan beragama di Indonesia. Pihak berwenang harus segera mengusut dan menyeret pelakunya segera ke meja hijau," ujar dia melalui keterangannya, Senin (28/7).
Kasus di Padang terjadi selang sebulan setelah insiden serupa di Sukabumi, saat sekelompok orang membubarkan dan merusak tempat retret pelajar Kristiani pada 27 Juni lalu. Keberulangan itu dianggap terjadi karena ketidakseriusan negara dalam melindungi warga dalam beragama.
Hal itu, kata Wirya, mengirimkan pesan ke masyarakat luas bahwa para pelaku kejahatan berbasis kebencian dapat berdiri di atas hukum. Menurutnya, negara bukan hanya tidak serius menindak insiden semacam itu, tetapi juga tidak mau merevisi aturan diskriminatif.
Surat Keputusan Bersama Menteri dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006, misalnya, justru kerap dijadikan dalih untuk melarang segala bentuk ibadah dari warga atas dasar agama dan keyakinan berbeda dari arus utama.
"Cabut kebijakan yang membuka ruang diskriminasi bagi umat yang beragama berbeda. Pemerintah pusat juga harus mengambil langkah-langkah efektif, termasuk memastikan kepolisian sigap saat kejadian serupa. Pastikan mereka, apalagi anak-anak, bebas dari rasa takut, intimidasi dan serangan saat beribadah," kata Wirya.
Menurutnya, kegagalan negara untuk bersikap tegas tidak hanya memperdalam luka dan ketakutan warga penganut agama minoritas, namun juga mengingkari kebebasan beragama bagi setiap warga negara yang dijamin konstitusi.
Diketahui, sekelompok orang membubarkan paksa aktivitas ibadah dan pendidikan agama di sebuah rumah doa milik jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Anugerah Padang di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Minggu sore 27 Juli 2025. Tak hanya itu, mereka juga merusak fasilitas dan bangunan yang menjadi lokasi rumah doa tersebut.
Dalam rekaman video yang disebarkan oleh media dan warganet di media sosial, tampak sekelompok pria merangsek ke sebuah bangunan. Terdengar teriakan "Bubar bubar!" Aksi tersebut menyebabkan orang-orang yang berada di dalam bangunan, termasuk ibu-ibu dan anak-anak terpaksa keluar.
Selain itu beberapa orang bersenjatakan kayu langsung menghancurkan kaca-kaca jendela bangunan. Padahal di dalamnya masih terdapat ibu-ibu dan anak-anak kecil. Terdengar pula tangisan anak-anak saat dipaksa keluar oleh sekelompok orang. Lalu, rekaman video itu juga terdengar teriakan "Hancurin hancurin semua!"
Insiden itu menyebabkan dua anak, masing-masing berusia 8 dan 11 tahun, terluka akibat terkena pukulan dan lemparan benda keras. Insiden tersebut juga membuat anak-anak ketakutan dan menangis. Selain menyebabkan kaca-kaca jendela pecah, insiden itu juga menyebabkan beberapa kursi dan alat elektronik di tempat itu hancur, serta aliran listrik di rumah doa itu terputus. (H-3)
Menteri HAM Natalius Pigai tegaskan kebijakan era Presiden Prabowo tidak memperburuk HAM, justru perkuat posisi Indonesia di Dewan HAM PBB.
Usman mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 hingga awal 2026, para pembela Hak Asasi Manusia (HAM), jurnalis, dan aktivis harus menghadapi ancaman.
Usman menilai tudingan Presiden Prabowo tersebut merupakan sebuah pola yang sistematis.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian utama adalah penanganan perkara penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.
Untuk menjamin objektivitas, Usman mendesak Presiden melibatkan masyarakat sipil dan tokoh berintegritas dalam TPF.
Persoalan terorisme merupakan kejahatan sipil yang harus ditangani polisi yang tunduk pada hukum sipil.
PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) melaporkan progres fisik Flyover Sitinjau Lauik I mencapai 16,4% pada April 2026. Simak detail konstruksi dan lahannya.
Dalam pelaksanaan WFH kali ini, pegawai Pemko Padang yang mendapat penugasan WFH tetap diwajibkan mengikuti wirid mingguan yang dilaksanakan daring.
Pemkot Padang dan Yayasan Buddha Tzu Chi membangun 39 rumah bagi korban banjir bandang 2025 yang ditargetkan selesai Juni 2026.
Beban kerja pada masa libur Lebaran tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hari biasa.
LIBUR lebaran 2026 terbilang cukup panjang. Kondisi cuaca di beberapa daerah sejak beberapa hari belakangan cukup berfluktuasi.
Pemkot Padang dan Kadin Indonesia membangun 10 huntap bagi penyintas bencana November 2025, yang menjadi pertama di provinsi itu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved