Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan. Ia mengatakan para aktor di balik beras oplosan yang berbuat zalim harus dihukum karena merugikan jutaan masyarakat.
“Jadi tolong diusut saja korporasinya, pihak-pihak yang meluluskan hingga petugasnya di lapangan. Pokoknya ini orang-orang zolim yang harus dihukum setimpal” kata Sahroni, melalui keterangannya, Rabu (16/7).
Sektretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu mengatakan beras adalah makanan pokok mayoritas masyarakat yang harus dijamin kualitas dan keamanannya. Ia mengatakan ada risiko kesehatan ketika masyarakat mengonsumsi beras yang kualitasnya buruk.
“Kalau beras yang mereka konsumsi kualitasnya buruk bahkan berbahaya, ini bukan cuma soal ekonomi lagi, tapi soal kesehatan masyarakat luas,” kata Sahroni.
Lebih lanjut, Sahroni mendorong pemerintah agar selalu memperhatikan kualitas beras yang beredar di pasaran. Pemerintah harus menjamin kualitas beras yang dikonsumsi masyarakat.
“Maka sudah seharusnya negara memastikan bahwa makanan masyarakat aman dari praktik curang dan berbahaya seperti ini,” katanya.
Sebelumnya, Mentan Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menangani kasus beras oplosan. Menurut dia, penindakan tegas akan dilakukan untuk melindungi petani dan masyarakat luas, terlebih total kerugiannya bisa mencapai Rp100 triliun per tahun.
Amran mengaku sudah berdiskusi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait masalah tersebut. Sejauh ini telah ditemukan 212 merek beras oplosan. (H-3)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Beras premium, medium, hingga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sulit ditemukan di pasar.
FORUM Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menyampaikan keluhan soal kelangkaan beras premium di ritel modern. Ketua FKBI Tulus Abadi menyebut kelangkaan akibat kasus beras oplosan
DINAS Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun menemukan beras tak layak konsumsi beredar di sejumlah toko dan swalayan.
Hingga pertengahan Agustus ini, hasil panenan gabah petani dihargai kisara Rp7450 - Rp7850/kg oleh pengusaha besar.
Pabrik besar cenderung membeli gabah dengan harga lebih tinggi, Rp6.700–Rp7.000 per kilogram, dibanding pabrik kecil yang membeli sekitar Rp6.500.
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20%-50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved