Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% dari pemerintah kepada masyarakat pada Juni dan Juli 2025 batal terealisasi. Wacana yang sebelumnya disampaikan Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu dinilai mengandung motif politik.
Demikian disampaikan Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan. Ia mengatakan dimensi politik yang menyeruak di balik wacana terebut terkait dengan urusan Airlangga selaku mantan Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Golkar saat ini, yakni Bahlil Lahadalia yang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Kalau dari kacamata politik, ada kaitannya juga dengan urusan Ketum dan mantan Ketum Golkar. Makanya soal kebijakan diskon listrik ini dianggap Presiden Prabowo masih belum selesai koordinasi dan komunikasi antarmenteri," jelas Iwan kepada Media Indonesia, Rabu (3/6).
Pembatalan kebijakan diskon tarif listrik oleh Presiden Prabowo Subianto dianggap Iwan sebagai keputusan yang tepat. Sebab, kebijakan tersebut memang membutuhkan perencanaan dan perhitungan yang matang, terlebih dalam kondisi fiskal negara yang masih sulit seperti sekarang.
Ia menduga, rencana itu sengaja digaungkan Airlangga untuk mengambil efek elektoral. Kendati demikian, rencana itu turut dihalangi oleh langkah Bahlil yang menjadi pemimpin Airlangga di tubuh Golkar.
"Memang secara politik, kalau saya lihat (Airlangga) ingin mengambil efek elektoral atau popularitas dari kebijakan ini. Makanya ingin jadi leader dalam peluncuran kebijakannya. Cuma sekali lagi, terbentur oleh Ketumnya (Golkar) yang di ESDM," terang Iwan.
Sebelumnya, Bahlil mengaku tidak pernah dilibatkan dalam rencana pemberian diskon tarif listrik. Ia mengeklaim sama sekali tidak mendapat pemberitahuan resmi terkait keputusan tersebut sejak awal pengumuman.
"Menyangkut diskon listrik, tanyakan kepada yang pernah mengumumkan," kata Bahlil di sela acara Human Capital Summit di Jakarta, seperti dikutip Metro TV, Selasa (3/6).
Bahlil juga menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui alasan di balik pembatalan diskon tersebut. "Saya kan dari awal, kalau kalian tanya, saya bilang saya belum dapat konfirmasi dan belum tidak tahu. Jadi, jawaban saya begitu," ujarnya.
Pengumuman diskon listrik disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Sabtu, 24 Mei lalu. Kebijakan itu menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah ini ditujukan bagi pelanggan rumah tangga dengan daya listrik hingga 1.300 VA.
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia juga menegaskan bahwa inisiatif kebijakan dan pembatalan pemberian diskon tarif listrik tidak datang dari Kementerian ESDM.
Dwi mengatakan bahwa Kementerian ESDM tidak terlibat dalam proses perumusan maupun pembahasan kebijakan diskon tarif listrik untuk Juni-Juli 2025.
Kendati demikian, Kementerian ESDM menghormati sepenuhnya kewenangan K/L yang mengumumkan kebijakan dan pembatalan diskon tarif listrik bulan Juni-Juli 2025. (Ant/P-4)
Bahlil Lahadalia mengaku tidak pernah dilibatkan dalam rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% untuk periode Juni-Juli 2025.
Pemerintah membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik untuk bulan Juni dan Juli 2025. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan sejumlah pertimbangan.
PEMERINTAH membatalkan rencana kebijakan diskon tarif listrik 50 persen tahap kedua untuk Juni-Juli 2025.
Pemerintah terapkan tarif bea masuk 0% untuk impor LPG dan bahan baku plastik guna tekan dampak konflik Timur Tengah dan lonjakan harga kemasan.
JP Morgan menempatkan ketahanan energi Indonesia peringkat 2 dunia. Menko Airlangga sebut ini hasil kebijakan jangka panjang dan ruang fiskal APBN 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi tekanan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.300 per dolar AS.
Airlangga Hartarto menegaskan Amerika Serikat penyumbang surplus perdagangan tertinggi, sekaligus salah satu destinasi ekspor terbesar Indonesia.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pemangkasan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 oleh Bank Dunia hal yang wajar. Bank Dunia
Airlangga menegaskan wacana pemotongan gaji menteri belum pernah dibahas resmi. Menkeu Purbaya menyebut keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved