Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Staf Khusus Menteri Pertahanan (Mentan) Deddy Corbuzier masih belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia sudah sebulan lebih menyandang status penyelenggara negara.
“Dari database KPK, yang bersangkutan (Deddy) belum menyampaikan LHKPN-nya,” kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, hari ini.
Budi mengatakan, Deddy masih memiliki waktu untuk menyerahkan laporan. Batas akhirnya yakni tiga bulan setelan pelantikan dilakukan. “Adapun batas waktu pelaporannya tiga bulan pasca dilantik pada jabatan tersebut,” ucap Budi.
Deddy Corbuzier kini tengah menjadi perbincangan karena memberikan keterangan soal penggerudukan rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta. Dia menilai tindakan para aktivis merupakan ilegal saat pemangku kepentingan melaksanakan perintah konstitusi.
Deddy mendapatkan kritik dari pihak karena menyebut penggerudukan itu bagian dari aksi kekerasan. Padahal, rapat di hotel bintang lima itu dinilai masyarakat tidak sesuai dengan perintah efisiensi Presiden Prabowo Subianto. (Can/P-1)
Kemenhan pastikan perlindungan prajurit TNI di Libanon melalui sistem komando PBB, dengan langkah mitigasi intensif di tengah eskalasi keamanan.
Adanya keselarasan momentum antara rencana pengalihan pengelolaan TMPNU dan agenda legislasi yang sedang disusun lembaganya.
Selain menyediakan sumur bor untuk kebutuhan harian, pemerintah juga memasang mesin penjernih air berteknologi RO.
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemwnhan) bergerak cepat menangani krisis air bersih di lokasi bencana Sumatra Utara.
Empat Unit Kendaraan Operasional Diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Guna Percepatan Bantuan di Wilayah Terdampak Bencana.
Mabes TNI menyerahkan sepenuhnya keputusan pembelian jet tempur J-10 buatan China kepada Kementerian Pertahanan.
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved