Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin dinilai telah menjadi juru bicara alias jubir PT Pertamina (persero) karena menggelar konferensi pers bersama petinggi perusahaan pelat merah tersebut hari ini, Kamis (6/3) di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta.
Terlebih, Burhanuddin menegaskan bahwa bahan bakar minyak (BBM) produk Pertamina yang saat ini beredar sudah sesuai standar yang ditentukan oleh Kementerian ESDM. Diketahui, jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) sendiri sedang mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina yang terjadi pada 2018-2023.
"Kenapa harus didampingi? Seolah-olah ada kesan Jaksa Agung atau Kejagung ini secara institusional menjadi jubir Pertamina," ujar peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah kepada Media Indonesia.
Sementara, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman mengatakan kasus dugaan korupsi pada Pertamina yang ditangani oleh Kejagung lebih besar dari praktik blending atau oplosan BBM jenis RON 92 (pertamax) dengan RON 90 (pertalite) atau RON 88 (premium).
Pasalnya, korupsi di Pertamina terjadi karena adanya permufakatan jahat yang turut melibatkan broker dalam proses importasi minyak. Bagi Zaenur, Kejagung masih belum mengungkap pejabat yang memiliki fungsi pengawasan, persetujuan, maupun pembinaan atas permufakatan jahat tersebut yang berjalan sampai lima tahun.
"Begitu lama pembiaran. Mengapa tidak berjalan? Apakah karena tidak menemukan kejanggalan apapun atau karena disuap serta terlibat?" kata Zaenur.
Menurut dia, untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam praktik korupsi tata kelola minyak dapat diungkap jika penyidik JAM-Pidsus menggunakan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke para tersangka yang ada saat ini. Sebab, prinsip TPPU adalah follow the money atau mengikuti aliran uang.
Jaksa Agung pun meminta masyarakat untuk tidak ragu membeli produk Pertamina. Meski sedang mengusut dugaan korupsi pada Pertamina yang diperkirakan merugikan keuangan negara sampai Rp193,7 triliun, Kejagung juga berupaya membantu Pertamina sebagai perusahaan yang menjalankan good corporate governance.
"Jangan ragu menggunakan bahan bakar yang dibuat oleh Pertamina. Itu pasti jaminan mutu, ini bukan iklan. Insyaallah kita punya satu Pertamina yang bagus dan tentunya mari kita bersama-sama untuk menjaganya," tutup Burhanuddin. (Tri/P-2)
JAKSA Agung ST Burhanuddin mengungkapkan revisi KUHAP diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kesewenang-wenangan atas upaya paksa dalam suatu proses hukum.
JAKSA Agung ST Burhanuddin menepis isu yang menyebutkan bahwa dirinya mengundurkan diri dari jabatannya saat ini. Dia menegaskan kabar itu tidak benar.
Besarnya dana desa itu membutuhkan pengawasan dan penindakan yang tegas, mengingat selama ini terjadi penyelewengan yang dilakukan oknum aparatur desa.
Upaya yang dilakukan Pertamina selama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan mengembalikan kepercayaan publik
Rangkaian kasus korupsi pada Pertamina yang saat ini sedang diusut hanya dilakukan oleh segelintir oknum saja.
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved