Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan tetap bekerja optimal dalam melayani masyarakat meski terkena efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Hal itu ditegaskan saat merespons adanya efisiensi anggaran lembaga DPR RI senilai Rp1,3 triliun.
"Meski anggaran DPR RI kena efisiensi, bukan berarti kinerja kami jadi menurun. Kami pastikan anggota DPR RI akan tetap bekerja maksimal untuk kepentingan rakyat dan negara," tegas Adies, Kamis (20/2).
Adies mengatakan efisiensi anggaran di DPR RI tidak berkaitan dengan soal gaji.
"Efisiensi hanya ditujukan untuk belanja modal dan mengurangi intensitas perjalanan dinas saja, semisal kunjungan ke luar negeri. Saya pastikan tidak ada pemotongan gaji pegawai," tegasnya.
Adies juga menegaskan DPR RI mendukung penuh kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah.
"Efisiensi merupakan opsi paling relevan di tengah penggunaan anggaran negara di Kementerian/Lembaga yang selama ini terlalu mubazir. Misal, soal rapat-rapat, acara seremonial, dan kunjungan-kunjungan dinas yang tidak begitu penting," kata Adies.
"Yang jelas kami DPR RI mendukung penuh langkah pemerintah terkait efisiensi anggaran ini, kami melihat ini langkah yang tepat di tengah berbagai macam tantangan ekonomi saat ini (domestik, global)," lanjutnya. (Ant/P-4)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan tidak berwenang memeriksa aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
MKMK bukan lembaga yudisial dan tidak berwenang membatalkan Keppres.
Simak profil lengkap Adies Kadir, Hakim MK baru pilihan DPR yang dilantik 2026. Rekam jejak, pendidikan, hingga perjalanan karier dari parlemen ke MK.
Menjawab berbagai kritik dari kalangan ahli hukum tata negara soal integritas MK, Suhartoyo menegaskan, lembaga tersebut secara konsisten menjaga marwah dan independensinya.
Presiden Prabowo akan menyaksikan pengambilan sumpah Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved